Aceh Tengah Konsen Lakukan Inovasi Pelayanan Publik

Banda Aceh 26/8 (Antaraaceh) - Kabupaten Aceh Tengah secara bertahap akan melakukan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik. Hal ini diakui oleh Kabag Organisasi Setdakab Aceh Tengah, Ariansyah, selasa, (26/8) di Takengon pada acara sosialisasi inovasi pelayanan publik bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) setempat
Selaku pihak yang berperan untuk mendorong serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik di daerah, Ariansyah mengatakan sejauh ini pihaknya terus melakukan sosialisasi maupun mengadakan pertemuan untuk menginventarisir inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh perangkat daerah

"Ya kita konsen untuk melakukan inovasi di segala bidang pelayanan publik, ini juga salah satu upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi," ungkap Ariansyah

Walaupun relatif belum ada inovasi yang menonjol, diakui oleh Ariansyah pihaknya terus menjalin komunikasi dan meyakinkan setiap perangkat daerah untuk mengedepankan inovasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan

Sementara Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM ketika diminta tanggapannya mengatakan setiap SKPK hendaknya objektif dalam melakukan evaluasi, sejauhmana sudah bekerja dan menciptakan sistem kerja yang efektif dan inovatif

Menurut Nasaruddin, Inovasi pelayanan publik merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun titik berat inovasi yang dimaksudnya bukanlah sebatas memperbaiki yang belum baik, tapi bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan tepat dari sebelumnya

"Jangan sampai ada pikiran diantara pegawai jika di kantor tidak ada pekerjaan, ini pandangan yang salah dan perlu diluruskan," kata Nasaruddin

Setiap pegawai baik secara individu maupun secara kelembagaan, diharapkan Nasaruddin mampu menunjukkan niat yang baik dalam bekerja, sehingga berawal dari niat tersebut hadir semangat untuk berinovasi

Bahkan, Nasaruddin mengatakan Aceh Tengah merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh Kemenpan RI bersama dengan 46 Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjadi pilot proyek reformasi birokrasi di Indonesia

"Ditunjuk menjadi pilot Proyek Reformasi Birokrasi merupakan suatu kebanggaan bagi daerah dan jajaran pemerintahan, namun harus juga diikuti dengan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan," demikian Nasaruddin.(MK)