Wapres nilai Indonesia masih kekurangan SDM ekonomi syariah

Tangkapan layar ketika Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberi sambutan dan arahan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Informasi Pusat, Selasa (26/10/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menilai Indonesia masih kurang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

"Saat ini masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan industri ekonomi syariah, serta berbagai tantangan lain yang dihadapi," kata Wapres dalam sambutanya pada acara The 1st Islamic Economic Education Summit melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres Ma'ruf buka Indonesia "Sharia Economic Festival",Gubernur Aceh ikut hadiri

Wapres menegaskan bahwa ketersediaan SDM kompeten merupakan faktor penting dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, juga ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional memerlukan dukungan dari kualitas pendidikan dan penelitian di sektor tersebut.

"Pengembangan kapasitas riset serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar, yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama," katanya.

Baca juga: Menteri BUMN sebut ekonomi syariah di bawah BSI tumbuh lebih tinggi

Penguatan riset, penilaian, dan edukasi, lanjut Wapres, juga merupakan pilar yang tidak dapat terpisahkan dengan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua strategi tentang pentingnya SDM dan riset dalam ekonomi dan keuangan syariah tersebut tertuang dalam Masterplan Ekonomi dan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019—2024 serta Blue Print Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia (BI).

Baca juga: Anggota DPR sebut RUU Ekonomi Syariah jadi solusi persoalan dalam negeri

Oleh karena itu, untuk mendukung berbagai upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) untuk menyusun rencana strategis.

Wapres meminta IAEI lebih mempertajam konsep rencana strategis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, termasuk tentang pengembangan SDM.

"KNEKS telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah Tahun 2020—2024, yang berisi sejumlah program inisiatif utama, termasuk di dalamnya Program Pengembangan SDM dan Riset Ekonomi Syariah," ujar Wapres.