Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang mulai menyusun skema pembagian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat paling barat Indonesia itu, dalam upaya penanggulangan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kami akan sediakan anggaran untuk penanganan dampak kenaikan BBM dan inflasi itu, baik bentuk bansos, maupun bentuk lain,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Sabang Faisal Azwar di Banda Aceh, Kamis.
Ia menyebutkan penyaluran bansos itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 134, dengan perintah agar melakukan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM dan inflasi.
DAU yang dilakukan refocusing tersebut untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Saat ini pihaknya sedang membuat turunan melalui peraturan wali kota sebagai petunjuk teknis penyaluran bansos.
“Sekarang kita hitung dulu berapa total pagu anggaran yang kita dapat 2 persen itu, baru nanti kita bagi ke penerima manfaat,” kata Faisal.
Pemkot menargetkan penyaluran bansos bisa dilakukan mulai Oktober. Para penerima manfaat yang menerima bansos mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), nelayan hingga kelompok masyarakat lainnya.
“Target bansos ini dibagikan kepada masyarakat pada Oktober. September ini kita penyesuaian, perubahan APBD. Untuk penerima sedang kita atur, jadi bantuannya sama seperti penanganan COVID-19 dulu,” katanya.
Meski daerah kepulauan, kata Faisal, harga BBM di wilayah Kota Sabang tidak jauh berbeda dengan ibukota Banda Aceh. Hanya saja harga BBM sedikit lebih tinggi di Sabang karena ada biaya transportasi laut.
“Jadi nanti kita lihat apakah akan subsidi biaya transportasi biar tidak bertambah tinggi BBM di Sabang,” katanya.
Pemkot Sabang siapkan skema pembagian bansos kenaikan BBM
Kamis, 8 September 2022 20:18 WIB