Delapan Parpol di Pidie bentuk koalisi bersatu, ini misi yang diangkat

Sigli (ANTARA) - Delapan dari sembilan partai politik (Parpol) yang menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Aceh,  membentuk dan mendeklarasikan koalisi Pidie bersatu sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

“Koalisi ini bukan untuk mengalahkan Partai Aceh (partai lokal) di DPRK, tidak ada musuh dan lawan, tetapi hanya ingin memperbaiki sekaligus merestorasi,” kata Ketua DPD Demokrat Teuku Syawal, di Sigli, Selasa.

Adapun delapan partai nasional tersebut yakni, Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Partai Darul Aceh (PDA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nanggroe Aceh (PNA),  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem.

Baca juga: Nasdem Aceh: Kita lanjutkan tren komunikasi positif dengan PKS dan Demokrat

Syahwal mengatakan, delapan partai tersebut telah bersepakat dan berkomitmen membentuk koalisi Pidie bersatu dalam rangka mengemban misi perubahan yang berkeadilan sosial demi kemaslahatan pembangunan masyarakat di kabupaten setempat.

Dengan adanya koalisi ini, maka secara bersama-sama dalam kesamaan visi-misi mereka akan mengambil peran melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk Pidie," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPD ll Golkar Pidie T Saifullah mengatakan, koalisi Pidie bersatu ini bertujuan menguatkan sinergitas, harmonisasi dan solidaritas kritis atas tersumbatnya komunikasi politik dalam pengawasan berbagai kebijakan pembangunan di sana.

“Delapan parpol yang bergabung sepakat dan bertekad memperjuangkan landasan nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran yang telah kami diskusikan,” kata T Saifullah. 

Adapun poin tersebut, lanjut dia, peran dan kedudukan anggota DPRK Pidie dalam penyerapan serta penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan, kemajuan daerah selama ini masih berjalan di tempat atau ambigu. 

Baca juga: DPD Demokrat Aceh berharap koalisi Anies-AHY terwujud

Karena itu, pihaknya sepakat mewujudkan kesadaran kritis legislator secara individual maupun kelembagaan dalam mengawasi jalannya kepedulian kinerja pemerintahan yang terkesan semakin sarat kepentingan personal, pejabat eksekutif dan kelompok partai politik tertentu sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semakin mencengkram.

Dirinya menuturkan, koalisi tersebut juga akan mengawal keberlangsungan agenda Pemilu yang harmonis, berintegritas, jujur dan adil serta menolak berbagai bentuk keculasan agar terwujudnya kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Serta, menegaskan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik strategis di lembaga DPRK Pidie harus dibahas dan diputuskan sesuai dengan hasil musyawarah bersama koalisi ini. 

Kemudian, pihaknya juga menyepakati bahwa point-point yang dituangkan tersebut akan dirumuskan lebih realistis dan diterjemahkan lebih lanjut pada rencana aksi konstruktif, sistematis dan berkelanjutan.
 
“Dengan beberapa komitmen ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kami untuk membangun Pidie yang berubah dan bermartabat sebagaimana mestinya,” demikian T Saifullah. 

Baca juga: Demokrat apresiasi PKS deklarasikan Anies Baswedan sebagai Bacapres