Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan bahwa kantor regional OJK dan kantor perwakilan OJK di kabupaten/kota untuk Wajib menyelenggarakan edukasi publik mulai tahun ini. Hal tersebut disebabkan tingkat literasi keuangan kita masih rendah.
“Contohnya kemarin di Wonosobo, Jawa Tengah, kami mengundang seluruh lurah atau yang mewakili untuk hadir di acara edukasi publik kita. Harapannya para lurah atau pejabat pengelola informasi desa itu akan bisa menyebarluaskan literasi (keuangan) di wilayah masing-masing,” ucap Aman Santosa di Jakarta, Jumat.
Mengingat terdapat lebih dari 83 ribu desa di Indonesia, ia menuturkan bahwa jika edukasi publik tersebut diimplementasikan dengan baik, maka kegiatan itu akan berdampak besar bagi peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Tanah Air.
Baca juga: 2.501 pengaduan sepanjang tahun 2023 masuk ke LAPS SJK, sektor perbankan masih mendominasi
Aman menyebut bahwa kini terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat inklusi keuangan, yang mencapai 85 persen, dengan tingkat literasi keuangan, yang hanya 49 persen.
Oleh karena itu, berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, OJK juga telah membentuk 514 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi keuangan di daerah.
“Program tadi (edukasi publik) juga ditujukan supaya TPAKD yang masih mati suri dapat kembali berjalan, karena sekarang ini kami ada lebih dari 500 TPAKD, tapi yang aktif mungkin baru 60 sampai 70 persen,” ujarnya.
Aman mengibaratkan strategi pelaksanaan edukasi publik melalui jajaran kelurahan dan TPAKD tersebut seperti strategi zone marking yang umum digunakan ketika tim sedang bertahan dalam permainan sepak bola.
Selain zone marking, ia mengatakan bahwa strategi bertahan man-to-man marking juga dapat diterapkan dalam meningkatkan literasi keuangan, yaitu dengan memberikan edukasi keuangan kepada kelompok-kelompok yang tingkat literasinya paling rendah, seperti kelompok UMKM dan difabel.
Dia berharap melalui strategi tersebut, jangkauan program edukasi publik tentang keuangan akan semakin meluas di setiap kabupaten/kota, tidak hanya di ibu kota provinsi.
Selain itu, OJK pun berkolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk kementerian, lembaga, serta pelaku usaha di bidang jasa keuangan untuk menyebarluaskan informasi keuangan.
Aman menuturkan pihaknya juga telah memiliki minisite Sikapiuangmu yang menyasar kalangan mahasiswa serta menjalankan program Desaku Cakap Keuangan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan.
OJK juga mengembangkan online learning management system yang terdiri dari 11 modul, di antaranya tentang perencanaan keuangan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta literasi keuangan digital.
“Ada 11 modul yang harapannya nanti teman-teman peserta program Kartu Prakerja, baik yang baru bergabung maupun yang sudah alumni, bisa akses,” katanya.
Baca juga: OJK klaim sudah blokir 4.000 rekening judi online, bagaimana di Aceh?
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: OJK wajibkan kantor perwakilan lakukan edukasi publik mulai tahun ini
