Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan bahwa kantor regional OJK dan kantor perwakilan OJK di kabupaten/kota untuk Wajib menyelenggarakan edukasi publik mulai tahun ini. Hal tersebut disebabkan tingkat literasi keuangan kita masih rendah.
“Contohnya kemarin di Wonosobo, Jawa Tengah, kami mengundang seluruh lurah atau yang mewakili untuk hadir di acara edukasi publik kita. Harapannya para lurah atau pejabat pengelola informasi desa itu akan bisa menyebarluaskan literasi (keuangan) di wilayah masing-masing,” ucap Aman Santosa di Jakarta, Jumat.
Mengingat terdapat lebih dari 83 ribu desa di Indonesia, ia menuturkan bahwa jika edukasi publik tersebut diimplementasikan dengan baik, maka kegiatan itu akan berdampak besar bagi peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Tanah Air.
Baca juga: 2.501 pengaduan sepanjang tahun 2023 masuk ke LAPS SJK, sektor perbankan masih mendominasi
Aman menyebut bahwa kini terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat inklusi keuangan, yang mencapai 85 persen, dengan tingkat literasi keuangan, yang hanya 49 persen.
Oleh karena itu, berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, OJK juga telah membentuk 514 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi keuangan di daerah.
“Program tadi (edukasi publik) juga ditujukan supaya TPAKD yang masih mati suri dapat kembali berjalan, karena sekarang ini kami ada lebih dari 500 TPAKD, tapi yang aktif mungkin baru 60 sampai 70 persen,” ujarnya.
