"Terima kasih telah diberi masukan pelaksanaan PON, kita terus mengedukasi tamu memberikan pengertian bahwa Aceh ini syariat islam, Islam itu rahmatan lilalamin," kata Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan Bustami Hamzah usai menerima Taushiyah Nomor 5 Tahun 2024 tentang pelaksanaan PON dari Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Baca juga: KONI datangkan pelatih timnas rugby Malaysia untuk coaching clinik atlet PON Aceh
Bustami menyampaikan, taushiyah MPU Aceh tersebut memiliki 12 poin, salah satunya memuat tentang permintaan agar Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai panitia penyelenggara serta masyarakat untuk mewujudkan PON XXI sebagai sarana yang mengangkat martabat kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang Syariat Islam.
Dirinya menegaskan, selama perhelatan PON nantinya, pada pendatang atau tamu dari luar Aceh akan melihat bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh.
Bustami berharap, taushiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan PON ini bisa menjadi panduan dalam melangkah ke depan khususnya dalam aspek-aspek penerapan syariat Islam di Aceh.
"Walaupun ada yang berbeda keyakinan tapi kita saling menghargai. Saya berharap tamu dengan berbeda keyakinan itu juga bisa dilayani dengan baik," ujar Bustami.
Baca juga: Polda Aceh kerahkan 3.000 personel pengamanan PON
Sementara itu, Ketua MPU Aceh, Lem Faisal menyatakan bahwa taushiyah tersebut dikeluarkan sebagai sumbangsih MPU Aceh dalam menyukseskan PON XXI, khususnya di Aceh.
Dirinya menyebutkan, taushiyah itu juga memuat permintaan kepada pemerintah serta pelaku usaha kuliner dapat menjaga transparansi harga, menyediakan makanan halal (halal food) yang higienis serta memperhatikan prinsip syariat islam lainnya.
"Menyediakan halal food, kalau kita melibatkan pihak swasta dalam bidang konsumsi, kita harapkan untuk menyediakan konsumsi halal," demikian Lem Faisal.
Berikut isi 12 poin taushiyah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang PON XXI Aceh-Sumut 2024.
1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota sebagai panitia penyelenggara serta masyarakat Aceh diminta untuk mewujudkan PON XXI 2024 sebagai sarana yang mengangkat martabat kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam dan peran ulama, pendidikan dan adat Aceh.
2. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota diminta untuk menyediakan sarana, fasilitas ibadah (muadzin dan imam) dan sanitasi yang memadai, islami dan nyaman pada tempat pelaksanaan kegiatan PON XXI 2024,
3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota sebagai panitia penyelenggara PON XXI tahun 2024 untuk melibatkan pengusaha lokal dalam menyukseskan PON XXI 2024.
4. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas sosial sebagai wujud menjaga marwah orang Aceh.
5. Pemerintah Aceh, pemerintah kab/kota dan panitia pelaksana PON XXI tahun 2024 agar menempatkan para atlet, tamu dan penonton sesuai dengan jenis kelamin masing masing (laki-laki dan perempuan) di tempat-tempat pelaksanaan kegiatan dan penginapan.
6. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/kota diminta untuk melakukan penataan fasilitas umum dan objek destinasi wisata lainnya yang bernilai estetika dengan menampilkan atribut dan simbol-simbol syari'at Islam dan adat Aceh.
7. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota dan pelaku usaha kuliner diminta untuk menjaga transparansi harga, menyediakan halal food yang higienis (halalan thayyiban) serta memperhatikan prinsip-prinsip syariat islam lainnya.
8. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota diminta untuk menciptakan arena PON XXI tahun 2024 yang bersih, indah dan tertib serta ramah anak, perempuan dan penyandang disabilitas.
9. Pelaku usaha, jasa dan masyarakat diharapkan untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mempermainkan harga barang dan jasa di luar ketentuan yang berlaku.
10. Masyarakat diminta agar menghormati dan memberikan pelayanan kepada atlet dan tamu dengan ramah, sopan dan santun sebagaimana kultur orang Aceh: peumulia jamee adat geutanyo (memuliakan tamu adat Aceh).
11. Panitia pelaksana dan peserta PON XXI tahun 2024, serta pengunjung untuk menjaga ketepatan waktu shalat dan menghargai serta menghormati kearifan lokal Aceh.
12. Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota agar membuat buku panduan buku yang menyampaikan tentang kekhususan dan kearifan lokal Aceh.
Baca juga: Pemprov optimis vanue PON XXI di Aceh dapat diuji coba pada Agustus
