Kuala Lumpur (ANTARA Aceh) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggalang solidaritas pemuda internasional untuk mengatasi konflik Rohingya.
"Kami prihatin dan menyesalkan konflik sosial-politik di Myanmar yang berujung pada pembantaian etnis Rohingya," ujar Ketua II Committee ASEAN for Youth Cooperation (CAYC), Tengku Adnan, di Kuala Lumpur, Minggu.
Sekretaris KNPI Malaysia ini mengatakan DPP KNPI telah mencermati secara seksama laporan berikut informasi dari berbagai sumber tepercaya.
Berdasarkan sumber-sumber tersebut pihaknya menyatakan militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingnya melalui operasi militer besar-besaran pembantaian massal.
"Sebelumnya, Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif begitu lama terhadap etnis Rohingya yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine. Sejak lama, etnis Rohingya hidup terisolir dan jauh dari taraf hidup layak. Jauh dari akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga ketersediaan pangan," katanya.
Kebijakan itu, ujar dia, memicu pemberontakan dan perlawanan kaum militan Myanmar yang melegitimasi pemerintah Myanmar melakukan operasi militer dan menjurus pada genosida etnis Rohingya.
"Ada dugaan, bahwa wilayah Rakhine merupakan daerah yang menyimpan kandungan mineral cukup kaya dibanding kawasan lain di Myanmar. Diduga kuat, kebijakan diskriminatif dan mengisolasi etnis Rohingya di Rakhine sekian lama hingga berujung pada operasi militer dilatari motif ekonomi-politik di wilayah tersebut," katanya.
Dia mengatakan pihaknya menyimpulkan faktor agama maupun etnis, bukan faktor tunggal pemicu konflik sosial-politik di Myanmar.
Informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu.
Adapun laporan dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights 2017 didapati sedikitnya 60.000 warga etnis Rohingya memilih mengungsi dari daerah konflik.
"Sebanyak 64 persen etnis Rohingya mengalami penyiksaan fisik maupun mental, sedangkan 52 persen perempuan Rohingya dilaporkan mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual," katanya.
Terhitung paska kerusuhan sampai Jumat 25 Agustus 2017, ujar dia, dilaporkan 2000 warga Rakhine telah berhasil menyeberang ke Bangladesh dan dari angka tersebut tidak semua pengungsi diterima oleh pemerintah Bangladesh.
"Saat ini 1,1 juta warga muslim Rohingya masih hidup dalam situasi yang tak aman. Mereka berada di antara gerakan militan Harakah al-Yakin, serta serangan tentara. Sementara mereka yang berada di pengungsian juga tak lebih baik nasibnya," katanya.
Laporan WHO awal tahun ini mengabarkan, ujar dia, lebih dari 80.000 anak usia di bawah lima tahun yang berada di pengungsian di Bangladesh berada dalam kondisi kelaparan.
Berkaca pada situasi tersebut, DPP KNPI menyatakan sikap, meminta pemerintah Indonesia, ASEAN, dan PBB melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata.
"Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingya," katanya.
"Kami meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik untuk menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak," katanya.
Pihaknya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak membiarkan aksi persekusi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya berkepanjangan.
"Mengingat, konflik di Myanmar berpotensi akan mengancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, ketahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara," katanya.
Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar
"DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingya. Terkait hal itu, DPP KNPI bersama dengan jaringan pemuda ASEAN akan melakukan langkah dan aksi antara lain," katanya.
Pihaknya membentuk tim lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingnya yang terjebak dalam konflik atau daerah-daerah perbatasan.
"DPP KNPI dan jaringan pemuda ASEAN akan mendesak kepada otoritas ASEAN untuk menyediakan wilayah-wilayah khusus yang dijadikan daerah penampung para pengungsi," katanya.
Mereka mendesak otoritas ASEAN untuk mengeluarkan kecaman keras dan menghentikan Myanmar menggelar aksi kekejaman militer terhadap etnis Rohingya.
"Kami mendesak otoritas ASEAN untuk membekukan atau mengeluarkan Myanmar dari status keanggotaannya di ASEAN," katanya.
