Polri minta masyarakat tidak terpecah karena pilkada

Tapaktuan (Antaranews Aceh) - Tim Asistensi Mabes Polri meminta masyarakat Aceh Selatan tidak terkotak-kotak dan terpecah belah gara-gara pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak 2018.

"Beda pilihan politik itu hal biasa. Namun jangan sampai persatuan dan kesatuan masyarakat terpecah belah gara-gara Pilkada," kata Wakil Ketua Tim Asistensi Mabes Polri, Brigjen Pol Dra Ida Oetari Purnamasari kepada wartawan di Mapolres Aceh Selatan, Rabu (31/1).

Karena itu, ia minta untuk menghindari kampanye hitam saling menjelek-jelekkan kandidat tertentu. Setelah Pilkada mari saling bergandengan tangan lagi. Jangan justru sesama saudara sendiri saja saling bermusuhan.

Menurutnya, menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 Mabes Polri khusus membentuk tim asistensi Pilkada yang dipimpin Irjen Pol Muktiyono.

Di jajaran Polda Aceh sendiri, tim tersebut melakukan asistensi ke tiga kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada masing-masing Polres Pidie Jaya, Polres Aceh Selatan dan Polres Pemko Subulussalam.

Dengan didampingi tim pamatwil Pilkada yang dibentuk Polda Aceh terdiri dari Karo Ops Polda Aceh Kombes Pol Drs Bambang Sukardi SH dan Kasat Brimob Polda Aceh Kombes Pol Nurman Widjajadi SIK, mereka melakukan asistensi dan monitoring serta evaluasi menyangkut kesiapan pelaksanaan Pilkada.

Selain ke Polres Aceh Selatan, tim asistensi Mabes Polri bersama pamatwil Polda Aceh juga mengunjungi Markas Kodim 0107 Aceh Selatan dan Kantor KIP Aceh Selatan.

"Hasil asistensi, monitoring dan evaluasi tersebut, selanjutnya kami akan memberikan masukan kepada pihak Polres, Kodim dan KIP setempat. Untuk mengecek kesiapan masing-masing pihak menyelenggarakan Pilkada 2018," jelasnya.

Yang terpenting dari itu semua, lanjut Brigjen Pol Dra Ida Oetari, seluruh tahapan yang telah dan akan dilalui harus mampu mewujudkan Pilkada yang menyenangkan, tentram, aman dan damai, sehingga masyarakat yang memiliki jagoannya masing-masing, harus mampu bersatu kembali pasca Pilkada.

"Beda pilihan itu hal biasa, tapi setelah Pilkada selaku orang Aceh yang saling bersaudara dan bermartabat harus bersatu kembali jangan terpecah belah gara-gara Pilkada," pintanya.

Kepada penyelenggara Pilkada serta pihak-pihak terkait lainnya, tim sistensi Mabes Polri mengharapkan agar segera melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada seluruh komponen masyarakat.

"Untuk mewujudkan Pilkada damai dan lancar, jangan pernah melakukan kampanye hitam dan politik uang, sebab ada aturan yang secara tegas melarang hal itu," tegasnya.

Pihaknya, sambung Brigjen Pol Ida, juga melakukan langkah koordinasi dengan jajaran samping seperti TNI. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa jajaran TNI/Polri harus bersikap netral dalam Pilkada.

Kedua institusi tersebut, juga diminta untuk bersinergi sejak dari awal, sehingga berkat sinergitas dan kekompakan kedua institusi tersebut bersama masyarakat mampu mewujudkan Pilkada 2018 yang nyaman, tentram, lancar serta terbebas dari pelanggaran di Aceh Selatan.

Untuk menjamin pelaksanaan Pilkada 2018 berjalan tertib dan aman, tambahnya, Mabes Polri juga telah membentuk Satgas Nusantara yang bertugas memantau penyebaran ujaran kebencian serta kampanye hitam melalui media sosial (medsos).

Selain itu, Mabes Polri juga telah membentuk Satgas politik uang untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2018 terbebas dari politik uang.

"Satgas ini akan bergerak secara terstruktur dan sistematis mulai tingkat pusat, Polda dan masing-masing Polres. Makanya saya mengimbau kepada masing-masing pasangan calon, berkampanyelah secara bermartabat, profesional serta hindari politik uang dan kampanye hitam, sebab berkualitas atau tidaknya sosok pemimpin yang akan terpilih ke depan sangat tergantung dari proses Pilkada itu sendiri," paparnya.