Ampasi sampaikan 22 tuntutan janji perubahan Singkil

Singkil (Antaranews Aceh) - Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Singkil (Ampasi) sampaikan 22 tuntutan menyikapi perkembangan setahun pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang belum menunjukkan kemajuan.

Ke-22 tuntutan masyarakat tersebut disampaikan oleh tiga orator sekaligus penanggung jawab mewakili massa Ampasi yakni Mansurdin, Hitler Tumangger dan M Najur di Aula Setdakab Aceh Singkil di Singkil, Kamis.

Adapun 22 tuntutan sikap massa Ampasi yang disampaikan ketiga Orator tersebut yakni, mendukung sepenuhnya kepemimpinan Dulmusrid - Sazali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil periode 2017 -2018.

Bupati Aceh Singkil harus bersikap tegas dan berwibawa, tidak loyo, apalagi dalam takut dalam mengambil keputusan, mendesak Bupati dan Wakil Bupati, segera merealisasikan janji - janji kampanye kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
 
Selanjutnya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi seperti konflik SARA, konflik antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, menempatkan kembali pejabat eselon II untuk tinggal dan berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil dan menindak pejabat yang tidak loyal dan bermuka dua.

Dalam hal penempatan pejabat eselon II, III dan IV Bupati dan Wakilnya wajib melibatkan tim baperjakat dalam penyusunan mutasi dan di sesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan, juga untuk ASN yang menduduki jabatan, segera melakukan lelang jabatan, serta mengisi kekosongan jabatan eselon II yang saat ini di pltkan.

Massa Ampasi selanjutnya mendesak Bupati untul melakukan tes urin kepada seluruh ASN tanpa terkecuali serta mengeluarkan SK tenaga honorer dann tenaga kontrak tanpa pilih kasih, meningkatkan akreditasi RSUD dan menempatkan tenaga medis anestesi dan para dokter pada PKM yang ada.

Mengembalikan hak masyarakat Teluk Rumbia dalam hal relokasi rumah yang di alihkan ke Kecamatan lain, mendata ulan paket - paket proyek yang bermasalah dan memberi sangsi pada agen dan mafia proyek, memberikan pernyataan tegas terkait mutasi ASN agar pemerintahan tidak terkesan loyo.

Kemudian terkait hal tentang Pendidikan, tergabung juga dalam poin tersebut, M Najur mendesak Bupati segera melaksanakan pendataan dan pemerataan guru.

Terkait program pendidilan, kata Najur, mulai dari Olimpiade Sains nasional, Olompiade Olah raga Siswa Nasional dan FLS2N, jangan main comot, tapi lakukanlah secara berjenjang, mengevaluasi layak sekolah, dan honor guru tidak tetap disesuaikan sesuai UMR minimal setara dengan tarif honor pemerintahan SKPK karena terkesan sangat tidak manusiawi.

Usai menyampaikan tuntutan aspirasi atas sikap massa Ampasi terhadap Bupati tersebut, lembaran kertas tuntutan sikap itu, di serahkan Mansurdin kepada Bupati Aceh Singkil Dulmusrid disaksikan sejumlah para hadirin.

Dalam acara Dialog tersebut turut dihadiri Setdakab Aceh Singkol Azmo, Komisi III DPRK Singkil M Azmi, Kabag Ops Polres Aceh Singkil AKP Erwinsyah dan para undangan lainnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali menanggapi pernyataan aspirasi itu mengatakan Pemerintahan saat ini sedang mengalami transisi, mulai dari proses perubahan dan ada juga status quo.

Hal senada juga disampaikan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid bahwa antara Bupati dan Wakilnya tidak ada masalah krusial, karena tidak ada yang tidak singkron, hanya saja persoalan itu terlalu dibesar - besarkan.

"Terkait mutasi pejabat, saya mohon bersabarlah, karena saya sebagai manusia biasa punya perasaan," ungkapnya.

Dulmusrid juga mengakui loyonya pemerintahannya, karena melakukan mutasi dan perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Saya meminta kepada rekan - rekan saya sekalian bersabarlah, mengenai mutasi itu rahasia, dan akan segera kita laksanakan nersama Baperjakat dan pihak yang terkait," ungkapnya.