Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan isu seputar perdagangan dan ekspor sawit Indonesia tidak dibahas dalam Blue Book 2019 yang baru diluncurkan oleh Uni Eropa (UE) dan Indonesia.
Blue Book 2019 merupakan laporan tahunan kerja sama pembangunan antara UE dan Indonesia, mulai dari memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan hingga mitigasi efek perubahan iklim. Namun, kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia ke UE, tidak dibahas dalam laporan ini.
"Kita tidak membahas itu (sawit), ya. Kita di sini hanya membahas mengenai isu lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Sawit adalah urusan bilateral Indonesia dan UE, bukan di bawah tanggung jawab saya," kata Bambang usai peluncuran Blue Book 2019 di Jakarta, Selasa.
Dalam Blue Book 2019, publikasi ini menyoroti berbagai capaian program-program pembangunan di Indonesia yang didukung UE, serta negara-negara anggotanya.
Bambang mengatakan UE dan Indonesia, melalui Bappenas, sepakat untuk memenuhi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Blue Book 2019. Ketiga sektor program kerja sama yang difokuskan dalam pembangunan berkelanjutan, yakni lingkungan, pendidikan dan kesehatan.
"Dari segi progres SDGs, kita sudah hampir lengkap. Rencana aksi kita, dari tingkat nasional, provinsi, sampai keterlibatan para aktor semua sudah didefinisikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Kuasa Usaha Delegasi UE untuk Indonesia Charles-Michel Geurts berpendapat kelapa sawit merupakan bagian besar dari kemitraan Indonesia dan UE.
"Kami memiliki kemitraan yang mencakup segala hal. Dari kerja sama pembangunan hingga keamanan. Dari perubahan iklim hingga perdagangan," kata Geurts
Masalah kelapa sawit, katanya, adalah masalah nyata. Itu bagian dari senjata isu yang sangat besar yang berhubungan dengan Indonesia dan UE.
