Presiden Jokowi minta Kementerian Pertanian cari solusi pangan impor

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) mencari solusi terhadap komoditas pangan impor seperti bawang putih, gula, jagung, hingga kedelai.

"Saya sampaikan urusan barang-barang ini harus diselesaikan, urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong jadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021.

"Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih, oleh sebab itu pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus betul-betul kita seriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor," tambah Presiden Jokowi.



Presiden Jokowi pun menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini masih diimpor dalam jumlah besar oleh Indonesia.

"Kedelai hati-hati, jagung hati-hati, gula hati-hati, ini yang masih jutaan ton, bawang putih, beras, meskipun beras sudah hampir 2 tahun kita tidak impor tapi saya mau lihat betul di lapangannya apakah bener bisa konsisten di tahun-tahun mendatang," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun meminta agar Kementan tidak hanya melakukan aktivitas konvensional dan monoton dari tahun ke tahun.

"Kita harus membangun kawasan yang economic scale, tidak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus segera diselesaikan paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah diselesaikan," tambah Presiden.

Pemerintah menyiapkan kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau di Kalimantan Tengah serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara sebagai lokasi food estate.



"Kita evaluasi masalah di lapangan apa, teknologi yang kurang apa? Juga dengan menggunakan teknologi di food estate karena akan menjadi contoh. Kalau semua benar bisa jadi contoh, semua provinsi datang tinggal copy saja," ungkap Presiden Jokowi.

Namun food estate tersebut menurut Presiden harus dilakukan dalam lahan yang luas sehingga menciptakan economic scale.

"Karena percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, tidak berpengaruh apa-apa ke produk-produk impor tadi. Masalah dari dulu sampai sekarang kenapa misalnya kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan petani enggan menanam kedelai karena bila kedelai lokal dijual maka tidak akan bersaing dengan kedelai impor dan malah tidak dapat menutupi harga produksi.

"Kenapa dulu kita produksi banyak bawang putih, tapi petani tidak mau tanam lagi bawang putih? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor, petani di Wonosobo, di NTB dulu menanam banyak bawang putih tapi kenapa tidak diperluas dalam jumlah besar sehingga bisa melawan bawang putih impor dan ada competitive price-nya?" ungkap Presiden Jokowi.



Presiden Jokowi pun meminta agar Kementan mencari lahan yang luas agar petani bisa menanam komoditas-komoditas itu dalam skala besar.

"Cari lahan yang cocok untuk kedelai tapi jangan 1-2 hektare 10 hektare tapi 100 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta hektare cari. Urusan jagung cari lahan yang bisa ditanami jagung dalam skala yang luas, ini yang akan menyelesaikan masalah," tambah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun menekankan agar kerja tidak hanya melakukan rutinitas.

"Kalau hanya rutinitas urusan pupuk, urusan bibit, itu penting saya tahu tapi kalau bisa menyiapkan dalam lahan yang besar akan menyelesaikan masalah," tegas Presiden Jokowi.

Pembukaan rapat kerja itu dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan penjabat terkait lainnya.