Banda Aceh (ANTARA) - Rapat Koordinasi Pj Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota se Aceh yang berlangsung di Anjong Mon Mata Banda Aceh membahas delapan isu utama yang menjadi prioritas kata pejabat setempat.
“Isu utama yang menjadi prioritas para bupati dan wali kota se Aceh adalah pengendalian Inflasi Daerah,” kata Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan inflasi Aceh masih tinggi, berada di angka 7,38 pada September 2022 sehingga perlu langkah bersama agar pengendalian inflasi bisa dilakukan termasuk persoalan penanganan stunting juga harus diutamakan.
“Penanganan stunting perlu intervensi secara spesifik agar kasus tersebut bisa diturunkan secara cepat dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Menurut dia untuk penanganan tersebut nantinya akan ditentukan lokasi prioritas intervensi di kantong kemiskinan atau daerah padat penduduk miskin pada masing-masing Kabupaten dan Kota.
“Pj Gubernur Aceh juga telah memberikan arahan agar bupati dan wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pimpinan partai agar semua tahapan pemilu dan pilkada berjalan lancar,” katanya.
Selain itu, ada beberapa permasalahan Realisasi Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2022 dan Pj Gubernur telah meminta agar bupati dan wali kota melakukan rapat teknis dengan SKPK terkait agar kegiatan DOKA dapat terlaksana sesuai jadwal.
Isu selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi, di mana Bupati dan wali kota dapat memastikan di APBK 2023 tersedia anggaran pemberdayaan ekonomi dan mengundang para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.
Kemudian permasalahan banjir yang kerap berulang di Aceh Utara sehingga perlu adanya upaya mitigasi bencana yakni mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masa darurat.
Isu terakhir adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, yang ditargetkan revisi dari Rancangan Qanun RTRW akan selesai pada tahun 2022.