Pemkab Bener Meriah prioritas pemanfaatan dana desa untuk desa wisata

BANDA ACEH (ANTARA) - Pj Bupati Bener Meriah Haili Yoga menyebut pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan Dana Desa 2024 di daerah dataran tinggi Gayo itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Regulasi sudah kita buat untuk pengembangan desa wisata. Ini kita akan bagi beberapa zona, ada agrowisata dan juga beberapa destinasi wisata lainnya,” kata Haili saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu.

Pada tahun 2024, Bener Meriah mendapat alokasi dana desa sebesar Rp166,87 miliar untuk 232 gampong yang tersebar di 10 kecamatan wilayah itu. Saat ini, Pemkab Bener Meriah sudah mulai melakukan pencairan dana desa tahap pertama.

Baca: Pemkab Aceh Besar segera cairkan dana desa 2024

Haili menjelaskan pengembangan desa wisata memang menjadi salah satu prioritas pada penggunaan dana desa. Pemkab telah memetakan desa-desa yang bakal menjadi target pengembangan desa wisata.

Salah satunya, lanjut Haili, Desa Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih, yang memiliki potensi agrowisata dengan komoditas buah durian.

Baca: Aceh terima alokasi Dana Desa Rp4,79 triliun pada 2024 “Ini salah satu desa tercepat pencairan dana desa tahun ini, Desa Simpang Rahmat, di situ duriannya bagus, enak sekali. Jadi kita buat zona, desa ini nanti kita buat desa wisata durian, dan menawarkan durian saja,” ujarnya.

Selain buah durian, lanjut Haili, ada juga desa-desa yang memiliki komoditas lain seperti buah markisa, stroberi, hingga kopi yang memang sudah sejak lama menjadi komoditas unggulan desa daerah dataran tinggi Gayo itu.

Melalui pengembangan desa wisata ini, menurut Haili, Pemkab menginginkan ada peningkatan perekonomian dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah masyarakat.

Baca: Desa wisata Gampong Nusa promosi budaya dan produk UMKM lewat festival

Nantinya, kata dia, desa-desa wisata ini akan menghadirkan produk-produk unggulan. Misalnya bagaimana mengolah kopi, yang selama petani langsung jual gabah tapi kini bisa menjual produk olahannya yang dipasarkan secara daring.

“Jadi pembentukan desa wisata itu sudah kita buat regulasinya, namun ini belum totalitas. Sekarang kita sedang mengubah wajah desa, kebersihan desa, dan pelayanan desa, ini sudah kita lakukan, sehingga desa itu bisa mandiri,” ujarnya.

Selain itu, Haili juga mengingatkan kepada kepala desa di Bener Meriah untuk menggunakan Dana Desa sesuai dengan regulasi dan kebutuhan desa, bukan menurut keinginan pribadi, agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan persoalan hukum.

Baca: Pemkab Aceh Timur luncurkan desa wisata