Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Irham Fahmi menyatakan pengelolaan dana desa di Provinsi Aceh belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang kini masih berkisar 15 persen di provinsi itu.
"Selama ini, dana desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik yang tidak bisa menjawab persoalan kemiskinan," kata Irham Fahmi di Banda Aceh, Selasa.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK itu mengatakan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik tidak menyentuh akar masalah, sehingga angka kemiskinan masyarakat di Provinsi Aceh tetap begitu saja, naik turun.
Menurut Irham Fahmi, tidak mampunya dana desa menekan angka kemiskinan berawal saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa.
Musrenbang lebih banyak menyepakati alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara, alokasi anggaran yang bersentuhan dengan kemiskinan minim sekali.
Irham Fahmi mengatakan angka kemiskinan di Aceh sepertinya fluktuatif, naik dan turun lagi, serta kembali naik lagi. Penanganan kemiskinan tesebut tidak dilakukan secara sistematis.
Irham Fahmi mengatakan sekitar 70 persen lebih dana desa digunakan untuk pembangunan fisik. Seharusnya, dana desa tersebut lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
"Seperti untuk pemberdayaan ekonomi, dirasa kurang. Begitu juga dengan alokasi untuk pendidikan, juga minim. Padahal, pendidikan merupakan solusi mengurangi angka kemiskinan," kata Irham Fahmi.
