Sigli (ANTARA) - Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud menyatakan konflik antara gajah satwa yang dilindungi dan manusia yang terjadi di daerah itu merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh.
“Sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 61 interaksi negatif antara manusia dan gajah di Kabupaten Pidie, yang merupakan intensitas interaksi negatif tertinggi di Provinsi Aceh,” kata Fadhlullah di Sigli, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela rapat koordinasi penanggulangan konflik gajah dan manusia melalui inisiatif koridor hidupan liar di Pidie di Oproom Kantor Bupati Pidie.
Ia menjelaskan interaksi negatif saat ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie yakni Kecamatan Padang Tiji, Mila, Sakti, Keumala, Tangse, Mane, Geumpang, Tiro, Glumpang Tiga dan Muara Tiga.
Menurut dia sebagian besar harapan ekonomi masyarakat Pidie adalah dari hasil perkebunan, namun sejak tahun 2015, gajah mulai menimbulkan konflik di masyarakat dengan memasuki dan merusak tanaman masyarakat.
Wakil Bupati Pidie berharap akan ada solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan konflik gajah tersebut dengan manusia yang kerap terjadi di kabupaten itu.
Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto menyampaikan akan melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan konflik gajah dan manusia di antaranya pemasangan pagar kejut, dengan titik pemasangan di Turu Cut-Mane sekitar 7.000 meter, Blang Dalam-Lutueng-Mane sekitar 5.000, Keumala Dalam sekitar 2.500 meter dan wilayah Tiro 6.000 meter.
Kemudian Pemasangan GPS Collar juga akan dilakukan dan akan dipasangkan di wilayah Tiro, pemasangan GPS Collar nantinya dapat memonitor posisi dan pergerakan gajah setiap hari sehingga dapat dipergunakan untuk mitigasi konflik gajah dan manusia.
Selanjutnya upaya lain yang akan dilakukan adalah, strategi penyesuaian komoditi dan pilihan alternatif mata pencaharian serta penetapan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE), penetapan KEE selain sebagai koridor penghubung wilayah jelajah gajah juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat.