Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut senilai Rp4,06 triliun dana desa 2023 sudah tersalurkan di provinsi paling barat Indonesia itu melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pembangunan hingga bantuan sosial.
“Alhamdulillah pencairan dana desa 2023 kurang lebih sudah 83 persen atau Rp4 triliun. Kita optimis realisasi bisa 99 persen hingga akhir tahun nanti,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan, tahun ini Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun, untuk 6.495 gampong (desa) di seluruh Aceh. Penyaluran Dana Desa terbagi dua, yaitu Dana Desa regular dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa untuk masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.
Pencairan dana desa dibagi dalam tiga tahap, dan saat ini sudah memasuki tahap akhir. Hingga kini, kata Zulkifli, sebanyak 3.200 desa sudah melakukan pencairan dana desa tahap ketiga, dan masih terus berproses melakukan pencairan di seluruh Aceh.
Sedangkan untuk tahap dua, lanjut dia, terdapat 16 desa yang belum melakukan pencairan secara tuntas. Bahkan enam desa di antaranya tidak dapat lagi melakukan pencairan lagi hingga tahap akhir.
“Memang ada beberapa desa yang tahap dua juga tidak bisa salur tapi tidak banyak,” ujarnya.
Ia melanjutkan, ada tiga desa tidak bisa lagi melakukan pencairan karena tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dana desa sebelumnya sebagai syarat pencairan tahap dua. Sementara tiga desa lainnya karena tidak berpenduduk, dan desa-desa ini ini memang tidak melakukan pencairan sejak tahap pertama.
“Yang tahap satu tidak cair, otomatis tidak bisa cair lagi tahap selanjutnya (tahap dua dan tiga). Desa yang lain masih punya peluang melakukan pencairan,” kata Zulkifli.
Sebab itu, dia meminta, agar ke depan para kepala desa memiliki komitmen dalam penyusunan dana desa, mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Karena penganggaran tidak boleh berbeda dari perencanaan, kemudian eksekusi anggaran tidak boleh beda dengan anggaran yang sudah tertera dalam APBDes.
“Jadi ini berkaitan semua, dari tata kelolanya, sampai ke laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini yang menjadi masalah di beberapa desa, sehingga tertahan di laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Sebelumnya, dia menyebut, ada tiga prioritas penggunaan dana desa 2023, di antaranya pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa seperti pengembangan BUMDes, desa wisata hingga usaha ekonomi produktif yang dikelola BUMDes.
Selanjutnya, program prioritas nasional skala desa seperti ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, dan beberapa program lainnya. Serta pemerintah desa harus memprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam skala desa.
“Jadi semua realisasi di desa saat ini sudah sesuai dengan target prioritas, walaupun dari segi kualitas program perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
