Banda Aceh (ANTARA) - Plt Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) Fadhil Ilyas menyatakan bahwa inovasi cash, waqf, linked deposit (CWLD) atau setoran tertaut wakaf tunai berperan penting dalam memperkuat ekonomi serta keuangan syariah.
"Dengan CWLD, lembaga keuangan syariah akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan reputasi bank syariah," Kata Fadhil Ilyas, di Banda Aceh, Sabtu.
Dirinya menyampaikan, CWLD memiliki peranan penting terhadap lembaga keuangan syariah, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan menyalurkan dana wakaf melalui CWLD, kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif,” ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur Aceh dorong Inovasi CWLD untuk produktivitas dana wakaf
Selain itu, Fadhil menuturkan, CWLD juga menjadi instrumen untuk memperkuat sektor ekonomi syariah Indonesia, karena dengan semakin banyaknya dana yang disalurkan melalui produk ini, maka semakin tinggi kegiatan ekonominya.
“CWLD juga turut meningkatkan reputasi bank syariah. Dengan produk CWLD, bank syariah semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Alumni Fakultas Hukum USK itu menambahkan, peluncuran produk CWLD ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Fadhil mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menginisiasi dan mengeluarkan pedoman terkait CWLD.
Apalagi, inovasi ini sejalan dengan komitmen Bank Aceh untuk terus mengembangkan produk-produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip islam dan kebutuhan masyarakat.
“Kami yakin bahwa CWLD akan menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah yang ingin berinvestasi sekaligus beramal. Mari kita bersama-sama mendukung program ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” demikian Fadhil Ilyas.
Baca juga: Bank Aceh salurkan KUR Rp1,5 triliun untuk 14.690 UMKM
