"Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, Pj Gubernur menetapkan UMSP sebesar Rp3.737.526 dan untuk sektor pertambangan sebesar Rp3.806.739," katanya.
Dirinya menjelaskan, penetapan UMSP 2025 untuk kedua sektor tersebut dilakukan setelah Dewan Pengupahan Provinsi Aceh yang terdiri dari unsur Apindo, Kadin, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pakar Ketenagakerjaan, Akademisi dan unsur Pemerintah melakukan diskusi serta kajian dalam sidang pleno.
“UMSP tersebut berlaku di seluruh kabupaten/kota se Aceh, untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, kecuali untuk Aceh Tamiang, karena kabupaten tersebut selain memiliki UMK juga memiliki UMSK kedua sektor tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Akmil juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana keputusan Pj Gubernur Aceh maka dilarang mengurangi atau menurunkan upah minimum.
Baca: Pemerintah Aceh tetapkan UMP 2024 Rp3,4 juta naik 1,38 persen
Kemudian, para pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP dan UMSP Aceh 2025. Lalu, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.
Sehingga, upah bagi buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, dengan tetap menjadikan upah minimum sebagai jaring pengaman pembayaran upah terendah.
Ia menambahkan, berdasarkan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional.
“UMP Aceh dan UMSP Aceh Tahun 2025 tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2025,” demikian Akmil Husen.