Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga tercapai visi dan misi Aceh Hebat.
"Pengelolaan keuangan merupakan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh. Karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintahan baik dan bersih," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2018 dan BPK RI. Atas laporan keuangan tersebut, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Plt Gubernur Aceh mengakui, masih ada kelemahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Di antaranya, perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, tata kelola aset serta penyampaian laporan .
"Pemerintah Aceh akan berupaya memperbaiki kelemahan tersebut, sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparan," ungkap Nova Iriansyah.
Plt Gubernur Aceh menyebutkan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus mendorong SKPA meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan serta penyampaian laporan.
"Kami juga mengapresiasi SKPA yang bekerja keras menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan serta laporan keuangan tahun anggaran 2018, sehingga Pemerintah Aceh kembali meraih opini WTP dari BPK RI," kata Nova Iriansyah.
Sebelumnya, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas menyebutkan, kendati Pemerintah Aceh mendapat opini WTP, namun ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang menjadi permasalahan dari hasil pemeriksaan.
"Kami ingatkan Pemerintah Aceh menindaklanjuti temuan dan permasalahan tersebut 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2018 diserahkan," kata Bambang Pamungkas.
