Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat H T Ahmad Dadek di Meulaboh, Rabu mengatakan, hanya beberapa desa yang tidak terserap maksimal anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah karena terkendala administrasi wilayah.
"Secara umum realisasi dana desa 2015 mencapai 98 persen, umumnya sudah siap, tapi hanya pekerjaan fisik pada satu dua desa yang tidak siap karena pembangunan mereka terhenti karena administrasi wilayah belum benar," katanya.
Ahmad Dadek menjelaskan, meskipun dana desa tidak terserap maksimal karena belum tuntasnya pekerjaan fisik, maka disimpulkan dana yang masih di rekening desa itu tetap boleh digunakan namun hanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Dia menyebutkan seperti yang terjadi pada desa di Kecamatan Arongan da Kecamatan Sama Tiga yang bermasalah sehingga pembangunan kantor Geuchik (kades) tidak selesai, demikian juga pintu gerbang desa karena terbentur administrasi batas desa.
"Seperti di Arongan, jadi mereka waktu membangun kantor desa, dari desa asli tempat relokasi pasca tsunami 2004 itu tidak dibolehkan, jadi itu menyebabkan uang desa itu tidak bisa diserap sampai sekarang," jelasnya.
Meski demikian pada 2016 Kabupaten Aceh Barat mendapatkan tambahan alokasi dana desa sebesar Rp252,5 miliar atau mengalami peningkatan 92 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp143 miliar.
Masing-masing desa dalam 12 kecamatan daerah tersebut mendapatkan ADD Rp800 juta yang semua dana itu bersumber dari APBN Rp189 miliar, APBK 63,5 miliar untuk mengakomodir urusan wajib seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi.
Ahmad Dadek menjelaskan, salah satu program khusus ADD untuk anak-anak adalah program kesehatan yakni Posyandu minimal desa memasukan Rp10 juta bahkan ada yang Rp20 juta, dana itu untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak.
"Karena anak anak kita di Aceh Barat ini semakin lama semakin pendek ukuran tubuhnya akibat kekurangan kalsium susu, nanti susu atau makanan ini akan dibeli desa dibagikan untuk anak-anak, paling tidak dapat 12 kali setahun," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Pemkab Aceh Barat juga mengalokasikan dana untuk operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal Rp600 juta indeksnya per anak, karena bila pelajar taman pendidikan setingkat PAUD meningkat akan mempengaruhi saat masuk Sekolah Dasar (SD/MI).
Selain itu kata Dadek, untuk rencana program pengunaan ADD tahun 2017 akan mengoptimalkan mengakomodir seluruh disabilitas, setiap desa juga akan diwajibkan membantu sepeda motor bagi penyadang disabilitas yang membutuhkan.
"Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi mereka disabilitas dalam tahun ini bisa dimanfaatkan dana yang sudah tersedia. Untuk program 2017 seluruh disabilitas akan diberikan sepeda motor/becak yang mereka butuhkan," katanya menambahkan.
