Meulaboh (ANTARA Aceh) - Para akademisi di bawah Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan se-Indonesia membahas kebijakan strategis pemerintah sebagai poros maritim dunia di Universitas Teuku Umar (UTU) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Rabu.
Ketua panitia Dekan Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Teuku Umar (FKIP-UTU) Dr Edwarsyah, SP, MP, di Meulaboh mengatakan, pertemuan diinisiasi oleh FKIP-UTU dengan tema "Implementasi Kebijakan Poros Maritim Dunia Peran Pemangku Kepentingan Menuju Marine Industries.
Acara seminar setengah hari itu dihadiri Tenaga Ahli Utama Kemaritiman Kantor Staf Ahli Presiden RI Dr M Riza Damanik sebagai narasumber utama I, Ketua Forum Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan se-Indonesia Dr Ir Luky Adrianto, M.Sc, pemateri utama II.
Kemudian Kepala Balitbang Kelautan dan Perikanan/Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kelautan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI M Zulficar Mochtar narasumber utama III, Ketua Umum Shimp Club Indonesia Ir Iwan Sutanto narasumber utama IV dan Dosen Unpad Ibu Mega I Syamsuddin, P.hd narasumber utama V.
"Nah, itu sudah terjawab semua dalam pertemuan kita hari ini, yang kita gali pertama pembangunan sumber daya manusia, itu sudah terjawab, kemudian implementasinya adalah kita sudah membuat pola tentang peningkatan kompetensi," sebutnya.
Lebih lanjut Dr Edwarsyah menyebutkan, secara nasional UTU telah mengembangkan sumber daya manusia melalui uji kompetensi bidang kelautan dan perikanan setelah mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dalam pertemuan itu, akademisi membahas pola kompetensi dalam enam bidang keahlian, pertama bidang keahlian penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, penyuluhan perikanan, konservasi perairan dan keahlian pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem.
Kata Edwarsyah, pada 2017 pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengembangan SDM kelautan dan perikanan dengan 24 program kegiatan dan ada dua program priorotas yang wajib diimplementasikan yakni SDM dan fisik.
"Itu yang kita persiapkan nantinya melalui Kantor Staf Presiden RI, jadi kami akademisi berperan untuk persiapkan Sapras (sarana prasarana) Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," katanya menambahkan.
