Banda Aceh (ANTARA) - Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyatakan dari hasil evaluasi yang baru dilakukan menunjukkan inflasi Aceh sudah kembali normal dan hal tersebut perlu terus dijaga oleh pemerintah daerah di kabupaten dan kota.
“Saya minta kepada seluruh pj bupati dan wali kota untuk dapat mengoptimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mengantisipasi terjadinya inflasi yang tidak terkendali,” kata Achmad Marzuki di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela melantik Amiruddin sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh dan Mahyuzar sebagai PJ Aceh Utara serta menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran, Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin dan Pj Bupati Bener Meriah Haili Yoga.
Ia menjelaskan secara kumulatif inflasi dari Januari hingga Juni 2023 berkisar 1,01 persen, sedangkan inflasi tahunan dari Juni 2022 sampai Juni 2023 berkisar 2,70 persen.
Ia mengatakan perlu dipahami bahwa pada waktu tertentu selama tahun 2023, Aceh pernah mengalami inflasi hingga 6,97 persen, jauh di atas inflasi nasional.
“Kasus memburuknya inflasi itu jangan terulang lagi, karenanya Pj Bupati dan Wali kota harus dapat mengoptimalkan kinerja TPID guna mengantisipasi terjadinya inflasi yang tak terkendali,” katanya.
Ia juga meminta para Bupati dan wali kota bersama TPID kabupaten/kota untuk memperhatikan distribusi pangan demi lancarnya persediaan dan permintaan kebutuhan di pasaran.
“Kami meyakini dengan lancarnya pasokan kebutuhan di pasaran akan mewujudkan inflasi tahunan di provinsi berpenduduk lima juta jiwa itu tidak lebih dari 4 persen,” katanya.
Baca juga: BPS: Daging ayam ras penyumbang tertinggi inflasi di Aceh pada Juni
