Jokowi: Pemerintah tampung sementara pengungsi Rohingya, UNHCR harus tanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah menampung sementara pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Penerimaan dengan alasan kemanusiaan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat lokal.

"Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung," katanya menjawab pertanyaan perihal persoalan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Jakarta Utara, Senin.

Jokowi mengatakan, Pemerintah Indonesia masih membahas solusi masalah penanganan pengungsi Rohingya dengan organisasi-organisasi internasional terkait, termasuk Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR).

Baca juga: 137 Rohingya kembali ditolak warga Ladong Aceh Besar

Pembahasan mengenai penanganan pengungsi Rohingya mencakup masalah sosial yang muncul dalam masyarakat di daerah yang disinggahi oleh pengungsi Rohingya seperti Aceh, Riau, dan Medan.

"Kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," katanya.

Dalam pernyataannya, UNHCR menyampaikan bahwa selama tahun 2022 ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan melalui laut, jumlah paling banyak sejak tahun 2015.

Baca juga: 137 Rohingya terus alami penolakan, dibawa balik ke kantor Gubernur Aceh lalu dipindah ke taman PKA

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI melaporkan bahwa hingga pekan lalu ada 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar berada di wilayah Indonesia.

Presiden sebelumnya menyampaikan laporan mengenai adanya peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan dugaan keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang di dalamnya.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden sampaikan pemerintah tampung sementara pengungsi Rohingya