Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 320 sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat Provinsi Aceh untuk menghindari sengketa lahan.
"Ini tidak hanya di Provinsi Aceh, tetapi juga di provinsi-provinsi yang lain. Setiap saya turun ke lapangan, ke desa maupun ke kampung yang saya dengar adalah banyaknya sengketa-sengketa lahan, sengketa tanah, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan," kata Presiden dalam sambutannya usai menyerahkan sertifikat secara simbolik di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat.
Menurut Presiden, pemerintah telah membagikan 5 juta sertifikat tanah pada 2017 dan menargetkan 7 juta sertifikat pada 2018 serta 9 juta sertifikat tanah pada 2019.
Baca juga: Presiden puji cara "keuchik" berdayakan ekonomi di Aceh
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan pemerintah akan mempercepat pemberian sertifikat tanah.
"Banyak yang sudah berdiri lama bangunannya tetapi sertifikatnya belum ada. Ini yang kita percepat supaya tidak ada konflik, konflik lahan, konflik tanah itu terjadi," ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah perbedaan pandangan politik.
Baca juga: TKN targetkan Jokowi-Ma`ruf menang 60 persen di Aceh
Kepala Negara menegaskan jangan karena pilihan bupati, pilihan gubernur maupun pilihan presiden masyarakat menjadi tidak saling sapa.
"Karena itu (pemilihan umum) setiap lima tahun ada. Perbedaan pilihan itu biasa dalam pesta demokrasi. Saya mengajak sekali lagi marilah kita jaga kerukunan kita, kita jaga persaudaraan kita, kita jaga persatuan kita, demi Aceh yang damai, demi Indonesia yang damai," tutup Jokowi mengakhiri sambutannya.
Presiden berada di Provinsi Aceh untuk melakukan kunjungan kerja sejak 13-14 Desember 2018.
