Banda Aceh (ANTARA) - Proyek pelabuhan perikanan yang dibangun Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) menghabiskan anggaran Rp438 miliar di Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar terbengkalai.
Deputi Komersial dan Investasi BPKS Agus Salim di Banda Aceh, Senin, menyebutkan, pelabuhan perikanan tersebut belum beroperasi karena terkendala berbagai persoalan.
"Ada beberapa persoalan menghambat, sehingga pelabuhan perikanan tersebut kesannya terbengkalai. Seperti masalah sertifikasi aset dan regulasi terkait perizinan tangkap," katanya.
Sementara itu, dari pengamatan Antara di pelabuhan perikanan terpadu Pulau Breuh, proyek dengan nilai hampir setengah triliun rupiah tersebut tidak ada aktivitas. Pelabuhan perikanan terpadu tersebut dibangun sejak 2012 dan selesai 2018.
Sebagian lahan ditumbuhi tanaman semat dengan ketinggian hampir dua meter. Ruas jalan di kompleks pelabuhan dipenuhi kotoran sapi. Begitu juga di bangunan pelelangan ikan, dipenuhi kotoran hewan ternak. Termasuk ada bangunan yang atap dari seng copot.
Agus Salim menyebutkan, pelabuhan tersebut dibangun di atas lahan reklamasi dengan luas 27 hektare. Selain pelabuhan, kawasan tersebut juga dibangun industri perikanan.
"BPKS juga sudah beberapa kali menandatangani nota kesepakatan dengan sejumlah perusahaan terkait pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut. Namun, gagal karena terkendala sertifikasi aset dan regulasi perizinan tangkap," katanya.
Agus Salim mengatakan, pihaknya sudah menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, namun, hingga kini belum ada jawaban.
"Kami terus berupaya persoalan pembangunan pelabuhan perikanan ini selesai, sehingga bisa dioperasikan pada 2020 mendatang. Pelabuhan ini dibangun karena potensi perikanan di perairan Pulau Aceh yang banyak," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Razuardi mengharapkan pelabuhan perikanan terpadu di Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar, bisa segera beroperasional, sehingga apa yang dibangun memberi manfaat kepada masyarakat.
"Kami meminta jajaran BPKS menyelesaikan persoalan yang menghambat beroperasi pelabuhan perikanan tersebut, sehingga kehadiran memberi dampak perekonomian di kawasan Pulo Aceh," ujarnya.
