Banda Aceh (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terhadap hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Jawaban hak interpelasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRA di Banda Aceh, Jumat. Sidang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.
Ada 17 pertanyaan yang disampaikan DPRA terhadap penggunaan hak interpelasi. Dari 17 pertanyaan tersebut, satu pertanyaan tidak dijawab oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
"Kami tidak menjawab pertanyaan tersebut karena sifatnya pribadi. Yang kami jawab hanya pertanyaan yang menyangkut tugas pemerintahan yang kami jalankan," kata Nova Iriansyah.
Plt Gubernur Aceh mengatakan dirinya menghargai penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRA. Penggunaan hak interpelasi tersebut merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur Aceh.
"Poin-poin yang ditanyakan dalam penggunaan hak interpelasi di antaranya terkait anggaran, kebijakan pemasangan stiker BBM subsidi di mobil masyarakat, dan lainnya," sebut Nova Iriansyah.
Plt Gubernur Aceh menyebutkan pertanyaan hak interpelasi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Aceh APBA (APBA) 2019 yang dianggap melanggar undang-undang, hal itu sudah mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Dari Rp17,3 triliun APBA 2019, sebesar Rp13,1 triliun dialokasikan untuk belanja publik atau 76 persen. Sedangkan belanja aparatur Rp4 triliun lebih atau sebesar 24 persen.
Begitu juga dengan APBA 2020 yang dianggap pembahasannya terlalu singkat, kata Nova Iriansyah, APBA 2020 sudah dibahas dan disepakati bersama DPRA. Selain itu, APBA 2020 juga sudah mendapat evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
"Terkait rincian refocusing anggaran COVID-19 yang tidak disampaikan kepada DPRA, dapat dijelaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran tersebut sangat ketat. Untuk Aceh, anggaran refocusing mencapai Rp1,7 triliun," kata Nova Iriansyah.
Menyangkut dengan pemasangan stiker BBM bersubsidi, Plt Gubernur Aceh mengatakan untuk menertibkan antrean kendaraan bermotor di SPBU dalam pengisian BBM subsidi. Selama ini, antrean panjang menyebabkan ruas jalan macet serta menyulitkan akses ke pertokoan di sekitar SPBU, sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
"Pemasangan stiker ini sifatnya imbauan moral untuk menggugah masyarakat pemilik mobil mewah maupun RON tinggi tidak menggunakan solar dan premium subsidi. Program ini melindungi konsumen yang layak menggunakan BBM subsidi," kata Nova Iriansyah. (Parlementaria)
Jawab hak interpelasi DPRA. Ini yang disampaikan Plt Gubernur Aceh
Jumat, 25 September 2020 21:28 WIB