Tim Pakar DPC IPPMI Aceh Barat Baharuddin Bahari saat dihubungi di Meulaboh, Sabtu mengatakan, terbentuknya komunitas organisasi tersebut merupakan keanggotaan dari mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) di wilayah itu.
"Melalui musyawarah cabang kepengurusan IPPMI sudah terbentuk, konsentrasi para fasilitator ini sudah teruji dalam pendampingan masyarakat mengelola program pemerintah pusat untuk daerah," katanya.
Dalam musyawarah cabang (muscab) dilaksanakan komunitas tersebut seluruh jabatan struktural telah terisi oleh mantan fasilitator PNPM-MPD, pembentukan organisasi tersebut diharapkan mampu berkontribusi untuk daerah.
Kata Baharuddin, pembentukan IPPMI ini merupakan wadah organisasi dan forum komunikasi bagi para pelaku pemberdayaan masyarakat yang tersebar dalam 12 kecamatan wilayah setempat.
Selain itu, organisasi tersebut juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, pembinaan, konsultasi dan koordinasi antara pelaku pemberdayaan masyarakat dengan profesi lainnya.
"Terutama sekali pembentukan organisasi ini dapat berfungsi konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah, selain fungsi-fungsinya sebagai wadah komunikasi internal," imbuhnya.
Lebih lanjut Baharuddin menyatakan, kehadiran organisasi tersebut diharapkan dapat membantu kerja-kerja pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut dia, pengelolaan dana desa yang mesti dilaksanakan secara administratif akan sulit dilakukan aparatur gampong apabila tidak ada tim atau organisasi lain dilibatkan sebagai pendamping yang mampu dan berpengalaman dalam mengelola program pemerintah.
Dalam muscab yang dihadiri puluhan fasilitator kecamatan (FK), Fasilitator teknik (FT), asisten fasilitator kecamatan (AFK) Eks PNPM-MPD serta pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), terpilih sebagai ketua umum IPPMI DPC Aceh Barat Edui Shandra, sekretaris Tommi, Nurbaiti Kasim sebagai bendahara.
"Kita berharap keberadaan organisasi ini dapat membantu tugas pemerintah dan aparatur gampong melaksanakan program yang sudah direncanakan dalam pengelolaan dana desa diberikan pemerintah," katanya menambahkan.
