Aceh Timur buka pendaftaran BPUM. Ini syaratnya

Aceh Timur (ANTARA) - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Timur membuka pendaftaran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tahun anggaran 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur M Khairurradi di Aceh Timur, Rabu, mengatakan, penerima bantuan adalah pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19. 

"Tujuan program bantuan itu, untuk modal kerja guna menjaga kestabilan dalam menjalankan usaha mikro," kata M Khairuradi menyebutkan.

M Khairurradi juga mengatakan, BPUM tersebut merupakan program pemerintah pusat, setiap pelaku usaha akan mendapatkan bantuan Rp300 ribu secara dua tahap.

"Bagi masyarakat pelaku usaha mikro di Aceh Timur juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui link  http://bit.ly/BPUMACEHTIMUR2022,” kata M.Khairurradi.

Ada pun syarat yang harus dilengkapi untuk bisa menjadi salah satu penerima program tersebut seperti menyertakan KK, NIK KTP elektronik, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Serta, foto tempat usaha, Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dapat diperoleh dari kepala desa dan miliki nomor telepon yang bisa dihubungi.

Kemudian calon pendaftar memiliki usaha mikro dan tidak sebagai anggota TNI, POLRI, ASN, karyawan BUMN, perusahaan daerah maupun swasta, 

Setelah mendaftar, pelaku usaha yang bersangkutan mengantarkan langsung berkas atau persyaratan ke Dinas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur. 

"Jika pelaku usaha tidak mengantar berkas ke Dinas maka pihak kami tidak mendaftar ke Kementerian dalam program BPUM, karena kami hanya sebagai pengusul," kata M Khairurradi.

Ia mengatakan pendaftaran online ditutup secara otomatis oleh aplikasi sampai 8 September 2022, sekaligus dengan penyerahan berkas persyaratan.

“Untuk proses pendaftaran tidak dipungut biaya apa pun. Seluruh pelaku usaha yang di usulkan nantinya akan diverifikasi kembali oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Dan kami harap kepada Kepala Desa yang mengeluarkan surat keterangan usaha bahwa yang bersangkutan benar memiliki usaha mikro,"kata M Khairurradi.