Banda Aceh (ANTARA) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Shalihin meminta pemerintah mengubah pola penanganan bencana dari selama ini reaktif ke proaktif
"Ubah pola penanganan bencana dari reaktif ke proaktif. Maksudnya, penanganan tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga proaktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana," kata Ahmad Shalihin di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ahmad Shalihin pada diskusi publik membahas analisis dampak bencana dan korelasinya terhadap keberlanjutan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.
Diskusi publik terlaksana atas kerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Diskusi dengan moderator Azhari yang juga Kepala LKBN Antara Biro Aceh.
Selain Ahmad Shalihin, diskusi menghadirkan Ketua PWI Aceh M Nasir Nurdin, akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
Ahmad Shalihin mengatakan mitigasi bencana merupakan hal penting yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Mitigasi merupakan upaya mengurangi risiko dari sebuah bencana.
"Aceh merupakan daerah rawan bencana. Tidak hanya gempa, tetapi juga banjir. Bencana banjir ini merupakan hal rutin terjadi di Aceh," kata Ahmad Shalihin menyebutkan.
Oleh karena itu, Walhi Aceh mengharapkan pemerintah daerah di Provinsi Aceh mengubah pola penanganan bencana. Penanganan tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi juga aktif menyosialisasikan mitigasi bencana.
"Kami juga meminta Pemerintah Aceh merevisi kebijakan yang belum sensitif terhadap bencana. Seperti kebijakan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembalakan ilegal serta praktik-praktik merusak lingkungan lainnya seperti pertambangan," kata Ahmad Shalihin.
Walhi minta pemerintah ubah pola penanganan bencana
Kamis, 22 Desember 2022 20:30 WIB