Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh menyatakan realisasi penerimaan negara dari bea dan cukai dua bulan pertama 2023 di provinsi ujung barat Indonesia tersebut mencapai Rp10,4 miliar atau 19,9 persen dari target.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh Isnu Irwantoro di Banda Aceh, Selasa, mengatakan target penerimaan negara dari bea dan cukai pada 2023 sebesar Rp52,2 miliar. Sedangkan realisasinya dua bulan pertama 2023 Rp10,4 miliar
"Penerimaan negara dari bea dan cukai di Aceh periode Januari dan Februari 2023 terealisasi sebesar Rp10,4 miliar dari target Rp52,2 miliar atau 19,9 persen. Ini menunjukkan perekonomian Aceh sudah mulai pulih," kata Isnu Irwantoro.
Baca juga: Orang tak dikenal serang tim Bea Cukai Riau
Menurut Isnu Irwantoro, penyumbang terbesar penerimaan negara tersebut disokong bea masuk. Realisasi bea masuk sebesar Rp5,6 miliar dari target Rp1,2 miliar atau 444,88 persen.
Penerimaan bea masuk tersebut, kata Isnu Irwantoro, dari impor beras dengan nilai Rp4,5 miliar. Kemudian, impor aspal sebesar Rp1 miliar lebih serta lainnya seperti dari IMEI telepon seluler, sanksi administrasi barang penumpang dengan nilai Rp59,2 juta.
Kemudian, dari bea keluar dengan realisasi Rp4,7 miliar dari target Rp50,4 miliar atau 9,45 persen. Penerimaan bea keluar tersebut dari ekspor minyak mentah sawit atau CPO dan produk sampingan hasil proses CPO atau palm acid oil (PAO).
Serta penerimaan dari cukai dengan realisasi Rp48,8 juta atau 8,6 persen dari target sebesar Rp567 juta. Penerimaan cukai tersebut bersumber dari sigaret kretek tangan Rp22 juta, cerutu Rp10,4 juta, denda administrasi Rp14,9 juta, serta lainnya Rp1,2 juta.
"Dari realisasi dua bulan pertama ini, kami optimis penerima bea cukai pada tahun anggaran 2023 bisa tercapai. Apalagi ke depan, akan banyak ekspor CPO melalui pelabuhan di Aceh," kata Isnu Irwantoro.
Isnu Irwantoro mengatakan Bea Cukai Aceh juga melakukan berbagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh. Di antaranya memberi fasilitas atau kemudahan kepada pelaku usaha di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Kemudahan tersebut seperti fasilitas kepabeanan. Di antaranya pusat logistik berikat dan kawasan berikat. Kemudian, kawasan ekonomi khusus, kawasan tempat penimbunan sementara, kawasan pabean, serta fasilitas pembebasan bea masuk.
"Selain memberikan kemudahan, kami juga mendukung dan menyukseskan program-program rencana jangka panjang untuk peningkatan perekonomian masyarakat Aceh," kata Isnu Irwantoro.
Baca juga: Kanwil BC Tindak Lanjuti Laporan Diskriminasi Importir
Realisasi penerimaan bea cukai di Aceh pada awal tahun capai Rp10 miliar
Selasa, 7 Maret 2023 18:07 WIB