Pj Gubernur: IPF untuk pacu ekonomi Aceh lewat hilirisasi Industri berbasis komoditas

Banda Aceh (ANTARA) - Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyatakan kegiatan Investment Planning Forum (IPF) 2023 merupakan upaya memacu ekonomi lewat hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah.

“Investasi merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, khususnya investasi hilirisasi berbasis sumber daya alam yang memiliki peran penting untuk mendukung tercapainya sasaran strategis investasi Aceh,” kata Pj Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Aceh M Jafar saat membuka IPF 2023 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh.

Dalam kegiatan bertajuk bertema “Sinkronisasi Rencana Investasi dalam Mewujudkan Hilirisasi Industri Aceh berbasis Komoditas Unggulan Daerah, ia menjelaskan investasi hilirisasi berbasis sumber daya alam seperti sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan, termasuk juga hilirisasi di sektor minyak, gas bumi, mineral dan batubara melalui semangat “Aceh Green Investment”.

Ia mengatakan hilirisasi industri berbasis SDA sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini yang memiliki kekayaan hayati, mineral dan tambang sebagai bahan baku industri.

Ia mengatakan kegiatan ekspor Aceh masih bergantung pada tiga komoditas saja, yakni batu bara, kopi dan pinang. Ketiga produk itu langsung dijual atau diekspor keluar Aceh, tanpa melalui proses pengolahan, sehingga capaian realisasi di sektor industri pengolahan Aceh masih rendah, yaitu sebesar 4,68 persen atau masih di bawah Sumatera sebesar 20,50 persen.

Ia menambahkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Aceh dalam 10 tahun terakhir sebesar 2,66 persen. Sementara Sumatera tumbuh sebesar 3,92 persen.

“Kebiasaan petik jual, gali jual dan tangkap jual tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut adalah paradigma lama yang perlu segera ditinggalkan dan beralih ke hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual SDA,” katanya.

Ia menginstruksikan bupati/wali kota di Aceh untuk memperkuat hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan setiap daerah sebagai prime mover pertumbuhan perekonomian daerah melalui kerja sama kemitraan, salah satunya penyiapan Investment Project Ready to Offer atau IPRO, sebuah dokumen investasi tentang peluang investasi yang bersifat clear and clean and ready to offer untuk investor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh semakin membaik yakni pada 2023 diperkirakan pada rentang 3,06-3,86 persen (yoy).

“Kami perkirakan Pertumbuhan secara sektoral diperkirakan akan ditopang oleh lapangan usaha (LU) Pertanian, Pertambangan dan Konstruksi. Inflasi diperkirakan terjaga di rentang 3,37-3,87 persen (yoy).

Ia mengatakan Aceh memiliki modal di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dan pertambangan, sehingga menjadi kekuatan untuk mendukung hilirisasi industri di Aceh.

Plh Kepala DPMPTSP Aceh Marzuki mengatakan sektor hilirisasi menjadi tujuan bersama yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui kemasan yang baik dan menarik.

“Aceh memiliki komoditas unggulan yang memiliki kualitas tinggi sebagai sektor strategis, sehingga peningkatan produktivitas dan nilai tambah akan berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Aceh,” katanya.

“Forum ini bertujuan mengajak semua pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh melalui industri pengolahan dengan memberdayakan komoditas unggulan Aceh berbasis SDA, mengembangkan ekonomi berbasis kawasan dan menghasilkan kegiatan prioritas untuk pemenuhan target realisasi investasi tahun 2023-2026, “ kata Marzuki.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi (P2IPM), DPMPTSP Aceh Rahmadhani menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta terdiri dari bupati/wali kota se Aceh, Kepala BAPPEDA dan DPMPTSP Kabupaten /Kota se Aceh dan kepala SKPA terkait lainnya, termasuk juga Pimpinan BI Perwakilan Aceh dan pelaku usaha.