Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah daerah di Provinsi Aceh harus mengoptimalkan potensi komoditas yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan pendapatan.
Kepala Kemenkeu Perwakilan Aceh Safuadi di Banda Aceh, Jumat, mengatakan Aceh memiliki potensi komoditas ekspor yang menjanjikan, seperti di sektor pertanian dan perkebunan serta perikanan tangkap, namun belum digarap dengan optimal.
"Kami terus mendorong pemerintah daerah di Aceh mengoptimalkan apa saja komoditas yang bisa diekspor. Tujuan, agar pendapatan pemerintah daerah di Aceh meningkat, sehingga keuangan pemerintah daerah di Aceh bisa mandiri," katanya.
Baca juga: OJK minta IJK ekspansi potensi ekonomi Aceh
Safuadi menyarankan pemerintah daerah di Aceh jangan lagi ketergantungan dengan dana otonomi khusus. Ketergantungan dana otonomi khusus tersebut membuat keuangan Aceh tidak mandiri.
"Apalagi penerimaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh berkurang dan akan berakhir beberapa tahun lagi. Saat ini, pendapatan sendiri Aceh baru 23 persen, selebihnya dari pemerintah pusat," kata Safuadi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah di Aceh perlu mencari sumber penerimaan yang lain. seperti memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Di antaranya komoditas pertanian, perkebunan, dan lainnya.
Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada tersebut, kata Safuadi, pemerintah daerah di Aceh perlu menata dan menggarap komoditas yang ada dengan maksimal, sehingga produktivitasnya bisa memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
"Seperti pinang, pasar ekspornya di India. Pasar ini yang harus dijaga dengan mengoptimalkan produktivitasnya. Artinya, beberapa pun permintaan dari India harus bisa dipenuhi dan kualitasnya tetap terjaga," kata Safuadi.
Begitu juga dengan komoditas ekspor lainnya, juga harus ditata dan digarap dengan baik, sehingga produktivitas dan kualitasnya meningkat, sehingga mampu memenuhi standar pasar internasional
"Kami juga mendorong pemerintah daerah di Aceh mencari pasar-pasar baru komoditas, sehingga tidak tergantung di satu negara saja. Dan yang paling penting, menyiapkan infrastruktur dan pelabuhan ekspor di Aceh. Pengirimannya harus melalui Aceh," kata Safuadi.
Baca juga: Kementerian Keuangan kurasi UMKM di Aceh
