KIP: Pemerintah Aceh sepakati anggaran pilkada Rp184 miliar

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menyatakan Pemerintah Aceh menyepakati anggaran Pilkada 2024 untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil sebesar Rp184 miliar.

"Kesepakatan anggaran pilkada Rp184 miliar setelah KIP Aceh membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA pads Kamis (19/10) malam," kata Ketua KIP Provinsi Aceh Saiful di Banda Aceh, Jumat.

Menurut dia, jumlah anggaran yang disepakati tersebut meningkat. Sebelumnya, KIP mengajukan anggaran pilkada Rp145,37 miliar. Akan tetapi, setelah dirasionalkan, maka usulan anggaran pilkada menjadi Rp132 miliar.

Saiful mengatakan usulan anggaran pilkada Rp132 miliar tersebut belum termasuk biaya berbagi atau cost sharing dengan 23 KIP kabupaten kota yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

"Belanja berbagi ini meliputi honor petugas ad hoc meliputi panitia pemilihan kecamatan atau PPK, belanja sekretariat PPK, petugas pemuktahiran data pemilih, perlengkapan tempat pemungutan suara, dan lainnya yang tersebar di 23 kabupaten kota, sehingga total anggarannya mencapai Rp184 miliar," katanya.

Mantan Ketua KIP Kabupaten Aceh Selatan itu mengatakan anggaran pilkada tersebut dialokasikan dua tahap, pertama melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2023 sebesar 40 persen. Selebihnya, dialokasikan dalam APBA 2024 sebesar 60 persen.

Saiful menyebutkan kesepakatan anggaran pilkada Rp184 miliar tersebut dituangkan dalam berita acara. Kesepakatan tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Tahapan pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dimulai Desember 2023. Anggaran pilkada baru dapat digunakan setelah ada penandatanganan NPHD," kata Saiful.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh digelar serentak dengan pilkada di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Tahapan pilkada paling telat delapan bulan sebelum hari pemungutan suara.

Baca juga: Presiden AS ajukan permintaan anggaran darurat untuk perkuat militer Israel, perkeruh konflik di Gaza