Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI) bersinergi untuk mempromosikan industri tuna Indonesia yang berkelanjutan ke berbagai forum tingkat internasional.
"Sebagai negara tuna terbesar di dunia, kami memiliki komitmen untuk mengembangkan industri ini dengan cara berkelanjutan dan praktik perikanan bertanggung jawab," kata Sekjen KKP Nilanto Perbowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Nilanto Perbowo, Indonesia telah memiliki kesuksesan dalam memberantas penangkapan perikanan secara ilegal.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya bergerak maju dalam rangka mengembangkan industri perikanan tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Dalam rangka mendukung usaha ini, lanjutnya, AP2HI dan KKP akan akan memperkenalkan merek tuna Indonesia tersebut di Seafood Expo Global di Brussels pada tanggal 8 Mei 2019.
Sementara itu, Ketua AP2HI, Janti Djuari menyatakan bahwa lebih dari 30 anggota asosiasi tersebut telah menandatangani kode etik asosiasi untuk mengimplementasikan praktik berkelanjutan.
"Mereka sangat aktif terlibat dalam program peningkatan perikanan dan bersiap untuk sertifikasi MSC (Marine Stewardship Council)," katanya.
Indonesia saat ini dinilai memiliki penangkapan ikan tuna terbesar di dunia dan menjadi pemimpin global one-by-one caught tuna. Volume ikan tuna cakalang dan sirip kuning yang di tangkap menggunakan metode pole-and-line dan handline diperkirakan lebih dari 100.000 ton setiap tahun.
Pada 2017 total nilai ekspor tuna siap saji dan tuna filet beku yang berasal dari Indonesia sebesar 425 juta dolar AS dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 12.5 persen dibandingkan tahun 2016 dengan Eropa yang memiliki peringkat di antara konsumen terbesar produk tuna Indonesia.
Sebelumnya Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Abdi Suhufan mengatakan bahwa konsumen negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Jepang sangat concern (peduli) kepada aspek ketertelusuran ikan tuna asal Indonesia.
Menurut Abdi Suhufan, sejumlah daerah yang layak untuk didorong komoditas ekspor tuna antara lain adalah Maluku.
Abdi meminta Pemprov Maluku untuk meningkatkan pembinaan nelayan kecil sebab pasca moratorium, nelayan kecil merupakan pelaku utama tuna di Indonesia timur.
"Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mesti proaktif membantu nelayan kecil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan sebagai dokumentasi ekspor terutama tuna tujuan Amerika," katanya.
