Inggris akan perkuat kerja sama dengan Indonesia atasi perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Inggris menyatakan akan memperkuat kemitraan dan kerja sama dengan Indonesia dalam upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima di Jakarta, Sabtu.

"Kami berkomitmen memperdalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Menangani perubahan iklim bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tapi juga hal yang sangat cerdas untuk dilaksanakan," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Moazzam Malik.

Menurut Dubes Moazzam, pemerintah Inggris memandang bahwa cara kerja dan arah yang baru dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim.

"Di sini, di Indonesia, saya telah melihat contoh luar biasa dari apa yang telah dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim," ujar dia.

"Presiden Jokowi telah meluncurkan moratorium izin di hutan primer, lahan gambut dan kelapa sawit. Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun selama dua tahun terakhir, tetapi kita semua harus berbuat lebih banyak," lanjutnya.

Dubes Moazzam menyebutkan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (Low Carbon Development Initiative/LCDI) menunjukkan bahwa kebijakan, intervensi dan investasi rendah karbon dapat memberikan manfaat positif bagi ekonomi, masyarakat dan lingkungan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Kita tahu sekarang bahwa model pertumbuhan rendah karbon lebih unggul daripada model pertumbuhan ekonomi saat ini. Kita semua menghirup udara yang sama. Tidak seorang pun dari kita yang bisa menyelesaikan tantangan perubahan iklim sendirian. Kita harus bekerja bersama," ucapnya.

Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk mencapai batas nil emisi gas rumah kaca pada 2050 demi meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Komitmen itu dinyatakan melalui undang-undang yang menargetkan nil emisi yang ditetapkan pekan ini. Instrumen hukum itu akan mengamandemen Undang-Undang Perubahan Iklim 2008 yang dimiliki Inggris.

Atas saran dari para ahli independen di Komite Perubahan Iklim, Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bertemu dengan para siswa jurusan sains dan teknik guna membahas target untuk meraih nil emisi itu.

Target nil emisi pemerintah Inggris itu berasal dari saran ilmiah tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya.