Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah agar berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan terkait Papua, termasuk peristiwa yang terjadi di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lain.
"Pemerintah hendaknya menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya keamanan dan militer," kata Mu'ti dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Baca juga: Peneliti: Kasus presekusi mahasiswa Papua tak lepas dari masalah HAM
Di satu sisi, Mu'ti meminta masyarakat mempercayakan penanganan masalah tersebut kepada pemerintah, khususnya aparatur keamanan.
Masyarakat jangan terpengaruh oleh upaya adu domba yang dilakukan pihak-pihak yang memancing di air keruh dan memanfaatkan isu kekerasan dan kerusuhan itu untuk kepentingan yang merusak persatuan dan kesatuan.
Baca juga: Polisi jaga ketat asrama Papua di Makassar
"Ada yang sengaja memanfaatkan masalah Papua untuk kepentingan separatisme dengan memancing sentimen dan permusuhan rasial, primordialisme agama, dan antargolongan," tuturnya.
Sebelumnya, polisi menangkap 43 mahasiswa asal Papua setelah menggerebek asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga: Abdullah Puteh siap bantu perdamaian di Papua
Pimpinan Polrestabes Surabaya menyatakan penangkapan itu berkaitan dengan perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih ke selokan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua.
Penangkapan tersebut memancing kerusuhan di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, karena beredar isu perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua.
