Plt Gubernur Aceh minta Presiden realisasikan butir MoU Helsinki

Banda Aceh (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merealisasikan butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

"Implementasi MoU Helsinki secara utuh merupakan dambaan seluruh masyarakat Aceh. Termasuk di antaranya percepatan pelimpahan 14 kewenangan di bidang pertanahan," kata Nova Iriansyah di Bireuen, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Nova Iriansyah pada Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen. Kenduri kebangsaan tersebut turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Kenduri Kebangsaan yang digagas oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forbes DPR DPD RI itu, juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan MPR dan DPR RI serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Nova Iriansyah mengatakan acara tersebut merupakan momentum menunjukkan betapa kuatnya semangat masyarakat Aceh untuk menjadikan Tanah Rencong lebih maju. 

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar terus memberi dukungan dan perhatian yang dibutuhkan Aceh.

Selain implementasi MoU Helsinki, Plt Gubernur Aceh juga meminta kebijakan dana otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen. 

"Selama 11 tahun sudah kebijakan dana otonomi khusus berlaku di Aceh. Setidaknya, 18 persen angka kemiskinan di Aceh bisa diturunkan berkat dana itu," kata Nova Iriansyah.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan butuj waktu menjawab sejumlah persoalan butiran perjanjian Helsinki yang disampaikan Plt Gubernur dan tokoh Aceh lain yang menjumpainya.
 
"Beri waktu saya untuk menjawab karena apa pun akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan bersama menteri. Saya sudah paham terkait apa yang telah disampaikan," kata Jokowi.

Terkait Dana Otonomi Khusus, Presiden meminta agar semua pemangku kepentingan di Aceh dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran. 

Presiden yakin, jika anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sejumlah persoalan ekonomi di Aceh dapat diselesaikan.

 "Jadi saya titip kepada Gubernur dan bupati wali kota agar penggunaan APBD harus fokus dan tepat sasaran. Dan saya sampaikan, angka kemiskinan 14 persen itu besar, jadi selesaikan dulu masalah itu dengan desain program-program unggulan," kata Presiden.