Lakukan reformasi birokrasi, Kementerian ESDM diganjar banyak prestasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meski dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan Kementerian ESDM dengan baik itu membuahkan hasil positif yakni memperoleh banyak prestasi.

"Walaupun pada kondisi (pandemi COVID-19) seperti ini, pelaksanaan pelayanan pemerintah harus tetap berjalan secara produktif dan disiplin yang tinggi dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial saat membuka Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) secara daring di Jakarta, Kamis (1/10/2020) seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat.



Ego mengatakan beberapa rekomendasi dari tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun lalu, telah ditindaklanjuti Kementerian ESDM yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, dengan harapan akan semakin lebih baik lagi dan dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Kementerian ESDM, baik jajaran pimpinan maupun pegawai.

Evaluasi dan tindak lanjut dari reformasi yang dilaksanakan di Kementerian ESDM, lanjutnya, membuahkan hasil yang membanggakan bagi kementerian di antaranya, yaitu selama empat tahun berturut-turut menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan pengelolaan barang milik negara terbaik selama dua tahun terakhir sejak 2019.

"Kemudian prestasi lainnya adalah penerapan LHKPN dan e-LHKPN terbaik, Top IT, dan Innovation Leadership dalam ajang BKN Award 2019, serta menerima penghargaan dalam pengelolaan arsip dengan kategori sangat memuaskan," papar Ego.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM Muhammad Rizwi merinci evaluasi formasi birokrasi telah membuat peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya predikat wilayah bebas korupsi (WBK) hanya ada di empat satker, setelah evaluasi menjadi sembilan satker Kementerian ESDM.



"Selain itu, sebelum 2017, alokasi APBN Kementerian ESDM untuk program yang menyentuh masyarakat langsung jauh di bawah 50 persen, kemudian pada 2018, anggaran untuk masyarakat mencapai lebih dari 50 persen dan juga pengelolaan PNBP yang melebihi target, yakni di angka 181 persen dari target yang ditetapkan," jelasnya.

Atas prestasi Kementerian ESDM ini, apresiasi tinggi diberikan oleh Kementerian PANRB melalui Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Salman.

Salman mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kementerian ESDM dan juga para pejabatnya atas atensi yang diberikan terkait pengelolaan reformasi birokrasinya.

"Terima kasih kepada Pak Sekjen dan teman-teman Kementerian ESDM, telah memberikan komitmen yang besar dan tinggi sekali untuk membina dan mengembangkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ungkapnya.