Banda Aceh (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Wilayah Aceh menilai harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit di Aceh sangat rendah dibandingkan daerah lain, sehingga pemerintah daerah diminta menetapkan harga sesuai dengan perkembangan harga pasar.
“Harga TBS saat ini cenderung tinggi dibandingkan minggu-minggu yang lalu, yang salah satu faktornya eskalasi perang Rusia dan Ukraina,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan pergerakan harga TBS kepala sawit sangat dinamis dan cenderung berfluktuasi setiap harinya. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan harga TBS minimal dua kali dalam sebulan.
Di Provinsi Jambi, kata dia, saat ini harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah setempat mencapai Rp3.900 per kilogram untuk usia kelapa sawit 10-20 tahun.
Kemudian di Sumatera Utara, lanjut dia, harga TBS kepala sawit yang ditetapkan pemerintah daerah itu juga mencapai Rp4.000 per kilogram untuk kelapa sawit berusia 10-20 tahun.
Sedangkan di Aceh, harga TBS kelapa sawit untuk usia 10-20 tahun sebesar Rp3.271 per kilogram, dan harga ini ditetapkan pada 10 Februari lalu, dan berlaku hingga pekan kedua Maret 2022.
“Harga TBS di Aceh ditetapkan satu bulan sekali, harga yang berlaku sekarang ditetapkan pada Februari lalu. Padahal harga TBS ini sudah bias, tidak responsif lagi terhadap pergerakan harga TBS dan CPO saat ini yang cenderung tinggi,” katanya.
Sedangkan di Riau, kata dia, penetapan harga TBS dilakukan sebanyak empat kali dalam sebulan, itu dilakukan setiap hari Selasa, sehingga dinilai lebih responsif terhadap fluktuasi harga pasar.
“Beberapa provinsi lain juga minimal melakukan penetapan harga TBS dua kali dalam sebulan, maka kita meminta Aceh juga seperti itu, minimal dua kali dalam sebulan, kalau empat kali lebih bagus,” katanya.
Apkasindo mencatat luas perkebunan sawit mencapai 535.000 hektare di seluruh Aceh dan 235.400 hektare atau 44 persen di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah Aceh serius mengurus persoalan yang berkaitan dengan petani kelapa sawit, yang turut menyumbang pendapatan untuk negara serta menampung banyak tenaga kerja.
