Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun sebanyak 14 kali secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan Sri Mulyani kepada Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, di sela-sela Rakernas Pelaporan Akuntansi dan Keuangan , Jakarta, Kamis.
Menkeu Sri Mulyani dalam sambutan Rakernas Pelaporan Akuntansi dan Keuangan mengatakan Opini WTP atas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” katanya.
Dengan pelaksanaan Rakernas ini, pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat.
“Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara,” katanya.
Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengatakan penghargaan tersebut merupakan didedikasikan dari seluruh jajaran pemerintah dan warga Kota Banda Aceh.
Ia berharap jajaran pemerintahannya dapat mempertahankan prestasi bergengsi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
"Kita tak boleh terlena di zona nyaman, harus terus berinovasi dan berbuat yang terbaik, terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang menjadi key factor suksesnya pembangunan kota,” katanya.
Bakri juga tidak lupa menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kepada Banda Aceh.
“Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang begitu membanggakan ini. Semoga bisa menjadi pelecut semangat kami ke depan,” katanya.
Kepada Menkeu, ia juga memohon dukungan APBN guna pembangunan Kota Banda Aceh karena kondisi keuangan anggaran daerah yang sulit pascapandemi COVID-19
“Jika hanya mengandalkan dana daerah, tentu pembangunan kota berikut program-program prioritas sebagaimana arahan pusat tidak akan maksimal,” katanya.
