BPKP audit kerugian negara terkait dugaan korupsi kasus timbunan arena MTQ Aceh Barat

Meski sudah menangani perkara tersebut sejak tahun 2022 lalu, Siswanto menjelaskan sejauh ini dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut belum ada penetapan tersangka nya.

“Kita tunggu dulu hasil audit nya, kalau sudah ada kerugian keuangan negara, baru kemudian kita tetapkan tersangka nya,” kata Siswanto menambahkan.

Baca juga: Bendahara Desa Meugatmeh di Nagan Raya masuk daftar buron kasus korupsi, Jaksa: tersangka diduga melarikan diri

Pihaknya berharap kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penimbunan di lokasi Arena Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Aceh Barat, yang dikerjakan pada tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar tersebut dapat dituntaskan perkaranya pada tahun ini.

“Doakan saja penanganan kasus ini selesai pada tahun ini,” kata Siswanto mengharapkan.

Sebelumnya pada Agustus 2022, tim Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat berlokasi di ruas Jalan Bakti Pemuda, Meulaboh.

Penggeledahan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pada pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan.

Proyek timbunan tersebut dilaksanakan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, dengan sumber anggaran berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2020, dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar.

Baca juga: Kejati Aceh periksa 27 saksi terkait dugaan korupsi pengadaan sapi