Sedangkan di provinsi Aceh, kata Munawarsyah, ada partai politik lokal yang menjadi peserta Pemilu 2024. Selain UU Nomor 7 Tahun 2017, pengaturan dana kampanye partai politik lokal diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
Munawarsyah mengatakan KIP Provinsi Aceh sudah menyosialisasikan terkait dana kampanye kepada partai politik peserta Pemilu 2024. Termasuk sanksi dan larangan dana kampanye tersebut.
"KIP juga menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit dana kampanye setiap partai politik tersebut. Jadi, kami ingatkan bahwa sumber dana kampanye tersebut harus jelas," kata Munawarsyah.
Baca juga: Jumlah TPS sementara Pemilu 2024 di Aceh sebanyak 16.052
Selain sumbernya jelas, kata Munawarsyah, partai politik peserta Pemilu 2024 juga wajib mencatat pembukuan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye sejak tiga hari setelah penetapan sebagai peserta pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan.
"Pemeriksaan oleh kantor akuntan publik merupakan bentuk pengawasan KIP Provinsi Aceh terhadap partai politik peserta Pemilu. Kami juga berkoordinasi dengan KPU serta kepolisian, kejaksaan, maupun OJK dan PPATK," kata Munawarsyah.
Baca juga: KIP Aceh sosialisasikan pemilu kepada pemilih muda secara masif
