Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Riau ikut serta dalam pengawasan industri kelapa sawit di Provinsi Riau, termasuk dalam mengawal agar petani sawit mendapat harga tandan buah segar (TBS) sawit yang adil dan tidak merugikan pihak petani.
Hal tersebut mengemuka dengan adanya penandatanganan MoU Jaga Zapin antara Kejati Riau dan Gubernur Riau dalam hal ini melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru baru-baru ini. Program Jaga Zapin merupakan singkatan dari Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian.
MoU tersebut dinilai kalangan petani dan pelaku usaha sangat penting karena Riau jadi barometer untuk industri kelapa sawit di Indonesia, bahkan dunia. Namun, akibat semakin anjloknya harga TBS Petani, ekonomi Riau praktis melambat sejak enam bulan terakhir karena industri sawit ikut berimbas pada sektor jasa, perbankan, pasar modern, tradisional, dan sektor ekonomi lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2020, luas perkebunan sawit Riau mencapai 4,172 juta hektar yang 68 persen dikelola oleh petani sawit. Tentu dampak sosial ekonomi sawit akan semakin sensitif jika terjadi gejolak harga TBS seperti saat ini karena 9,31 persen ekonomi Riau ditopang oleh industri sawit.
Baca juga: Apkasindo minta Pemda Aceh produksi pupuk kompos bagi petani sawit, potensi melimpah
Penandatanganan MoU "Jaga Zapin" disaksikan secara langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Robinson Sitorus,dan Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Suher beserta rombongan serta perwakilan dari Asosiasi Petani Sawit ASPEK PIR, SAMADE, Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia dan Pemuka Masyarakat Riau.
Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Robinson Sitorus menyampaikan bahwa ini sebagai langkah proaktif Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengawal industri komoditas strategis sawit Riau yang merupakan pilar ekonomi yang cukup banyak melibatkan masyarakat. Program ini akan diberlakukan di semua jajaran kejaksaan di Riau dengan menggandeng kepala daerah dan dinas terkait.
"Saya berharap semua stakeholder sawit dapat memanfaatkan program ini sebagai program evaluasi diri sehingga akan terjadi keseimbangan masing-masing rantai dari industri sawit tersebut," ujarnya.
