Bupati: Pemilu di Aceh Tenggara Sesuai Aturan

Banda Aceh, 14/4 (Antaraaceh) - Bupati Aceh Tenggara  Hasanuddin Beruh menegaskan pelaksanaan Pemilu Legislatif di daerahnya sudah sesuai dengan aturan dan berlangsung demokratis.
"Jadi tidak ada yang dilanggar. Jika banyak yang  protes, mungkin saya mengira itu sesuatu yang wajar karena barang kali harapan yang protes itu tidak kesampaian," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin.
Apalagi, kata dia, penghitungan suara di daerahnya hingga kini belum selesai sehingga tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang memberi penilaian seakan-akan pemilu di Aceh Tenggara tidak berjalan sesuai aturan.
"Jika banyak caleg yang kurang beruntung perolehan suaranya, lantas mereka  menyampaikan kebenaran yang direkayasa. Seolah-olah pelaksanaan pemilu di Aceh Tenggara penuh kecurangan," kata dia menjelaskan.
Hasanuddin menjelaskan, sebagai pembina politik dan Ketua DPC Golkar Aceh Tenggara menilai tidak tepat jika ada pihak yang menuding kekalahan mereka diarahkan kepada dirinya dan itu adalah fitnah.
Jauh sebelumnya pelaksanaan pemilu, Hasanuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan partai politik, penyelenggara dan pengawas  pemilu untuk bisa melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar, aman, sukses,  dan sesuai aturan.
"Saat minggu tenang hingga hari pencoblosan dipastikan tidak ada lagi alat-alat kampanye,  termasuk mobil-mobil bertuliskan nama partai dan gambar caleg.   Namun saya tidak menampik jika ada saksi yang mengenakan baju partai seperti yang disampaikan oleh seorang Caleg DPR-RI," kata Hasanuddin menjelaskan.
.
Untuk suara DPR-RI, tokoh lokal yang tidak lain adalah Ketua DPRK Aceh Tenggara yakni  M Salim Fachri memperoleh suara signifikan.
"Perolehan  suara Fachri inilah yang kemudian  menimbulkan persaingan sesama Caleg DPR-RI, tidak hanya dari internal Golkar juga caleg partai lain," kata dia menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Aceh Teuku Riefky Harsya mengatakan pemilu di sejumlah daerah di Aceh, khususnya Aceh Tenggara, diduga berlangsung curang secara terstruktur, melibatkan penyelenggara pemilu dan pemerintahan daerah.
"Kami akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan di sejumlah tempat pemungutan suara untuk dilaporkan langsung ke Banwaslu Pusat,” kata Teuku Riefky Harsya.