Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah agar semakin baik.
"Berhasilnya Aceh Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut, membuktikan bahwa pemerintah daerah bertekad menciptakan pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS, di Meulaboh, Kamis.
Baca juga: Berhasil kelola anggaran, Aceh Barat raih penghargaan WTP dari pemerintah pusat
Ia mengemukakan, tujuan pemerintah daerah mempertahankan prestasi ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Aceh Barat agar setiap pelaku usaha yang berinvestasi di daerah ini lebih percaya kepada pemerintah agar tercipta iklim investasi yang lebih baik di daerah itu.
Baca juga: Aceh Barat prioritaskan putera-puteri daerah saat tes CPNS
Bahkan, dalam penyusunan anggaran dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, juga dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ramli MS, pencapaian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukan hal mudah untuk dicapai.
Keberhasilan ini merupakan kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Aceh Barat, dan dukungan penuh dari DPRK serta seluruh komponen masyarakat.
"Saya berharap opini WTP yang sudah diraih dan dipertahankan tersebut menjadi barometer pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat tanpa tindak pidana korupsi," kata Ramli.
