Banda Aceh (ANTARA) - Anggota Komisi V (bidang kesehatan) DPR Aceh dr Purnama Setia Budi menyarankan Pemerintah Aceh untuk menggandeng organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memberikan edukasi tentang vaksin kepada masyarakat.
"Pemerintah Aceh bisa mengajak organisasi kesehatan seperti IDI, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), ikatan bidan. Ini bisa diajar mereka untuk edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin ini," kata dr Purnama Setia Budi, di Banda Aceh, Kamis.
Selain organisasi kesehatan, kata Purnama, Pemerintah Aceh juga bisa mengajak para ulama, aparatur sipil negara (ASN) dan stakeholder lainnya di Aceh untuk gencar mensosialisasikan vaksin tersebut, sehingga keberhasilan vaksinasi bisa lebih tinggi.
"Pemerintah Aceh harus memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik terutama kepada masyarakat umum," ujarnya.
Purnama mengatakan, sosialisasi vaksinasi penting dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah adanya informasi hoax khususnya dari media sosial. Apalagi penyebaran informasi tidak benar itu juga sudah mempengaruhi tenaga kesehatan.
"Jangankan masyarakat awam, tenaga kesehatan juga masih banyak yang belum menerima vaksinasi karena mereka mendapatkan informasi yang tidak benar," kata Ketua IDI Kabupaten Bireuen, Aceh itu.
Purnama menyampaikan, banyak informasi terbaru yang harus disampaikan kepada masyarakat, seperti surat edaran Menteri Kesehatan terbaru tentang kriteria yang bisa menerima vaksin sinovac.
Edaran terbaru itu menyatakan masyarakat lansia, ibu menyusui, penderita komorbid serta orang yang pernah menjadi penyintas COVID-19 juga sudah bisa divaksin.
"Nah informasi seperti ini harus diberitahukan kepada masyarakat, jadi jangan nanti mereka masih menganggap dia tidak boleh divaksin, kabar ini perlu disampaikan, jangan nanti ditolak," ujarnya.
Purnama meminta kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan yang hendak divaksin sebaiknya sudah memeriksa kesehatan seperti tekanan darah, gula dan lainnya seminggu sebelum disuntik vaksin.
Dalam kesempatan ini, Purnama menjelaskan bahwa vaksin sinovac itu merupakan virus yang dimatikan sehingga ketika disuntik kepada manusia, maka akan muncul antibodi, dan ini juga lebih aman ketimbang vaksin yang sifatnya dilemahkan.
"Kenapa pada sinovac ini sedikit lebih ketat, karena ini virus baru, padahal sama saja seperti vaksin lain yang virusnya dimatikan. Tapi karena dia ini virus baru kita harus tahu khasiatnya, keamanannya, dan mutunya itu harus sesuai," kata Purnama.
Maka dari itu, lanjut Purnama, Pemerintah Indonesia tidak terburu-buru untuk melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pejabat dan masyarakat. Keamanannya benar-benar diperhatikan.
Pemprov perlu gandeng organisasi kesehatan untuk edukasi vaksin
Kamis, 18 Februari 2021 17:00 WIB