Ramsey Clark, mantan Jaksa Agung AS dan aktivis HAM, wafat di usia 93

New York (ANTARA) - Mantan Jaksa Agung Amerika Serikat Ramsey Clark, yang membantu membentuk undang-undang hak-hak sipil AS selama pemerintahan Johnson tapi terus berkeliling dunia melawan pelanggaran HAM oleh negaranya sendiri sebagaimana yang dia saksikan, meninggal pada usia 93 tahun .

Clark, salah satu arsitek dari Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-Undang Hak Sipil 1968, meninggal pada Jumat (9/4), kata anggota keluarga Sharon Welch, menurut media termasuk New York Times dan Washington Post.

Dalam karir panjang yang mewakili cita-cita tidak populer, Clark membela atau memberikan nasihat kepada pemimpin Libya Kolonel Muammar Gaddafi, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, tokoh politik Liberia Charles Taylor dan Saddam Hussein dari Irak.

Di dalam negeri dia aktif untuk politikus konservatif Lyndon LaRouche, pemimpin Branch Davidian, David Koresh dan aktivis anti perang Pendeta Philip Berrigan.

Pada 1990-an, ia membantu mendirikan Pusat Aksi Internasional sayap kiri di New York, yang menarik perhatian pada 1999 karena protes jalanan yang mengutuk pemboman NATO yang dipimpin AS di Yugoslavia.

Dalam wawancara dengan Reuters pada Juli 2001 saat dia bersiap untuk memberikan nasihat hukum kepada Milosevic atas tuduhan yang diajukan oleh pengadilan kejahatan perang internasional PBB, Clark membahas komitmennya terhadap hak asasi manusia.

"Selama 30 tahun saya telah mendukung gagasan tersebut dan bekerja untuk pembentukan pengadilan pidana internasional yang memiliki kekuatan hukum universal dan tidak bergantung pada semua pengaruh politik dan yang memiliki kekuatan untuk menuntut yang tinggi dan yang kuat serta yang lemah dan yang terkalahkan, "kata Clark. "Kesetaraan adalah ibu dari keadilan. Jika tidak ada persamaan dalam hukum, tidak ada keadilan."

Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menyesali kematian Clark lewat Twitter pada Sabtu (10/4). "Dia adalah orang yang jujur dan pendukung yang berdiri di sisi kami selama pertempuran penting dan mengecam ketidakadilan besar yang dilakukan oleh negaranya di seluruh dunia," tulis Diaz-Canel. "#Cuba mengucapkan penghargaan penuh rasa terima kasih."

Hanan Ashrawi, mantan anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, menulis di Twitter bahwa Clark "adalah pembela Palestina & hak asasi manusia yang tak kenal lelah, seorang pengacara yang tahu & mengejar keadilan sejati & hak-hak kaum tertindas."

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui karya Clark pada 2008 dengan menamainya sebagai salah satu pemenang penghargaan bergengsi di bidang hak asasi manusia. Orang lain yang telah menerima hadiah itu termasuk mantan ibu negara Eleanor Roosevelt dan pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela.

Clark lahir di Dallas dalam keluarga terkemuka Texas pada 18 Desember 1927. Ayahnya, Tom Clark, diangkat sebagai Jaksa Agung AS oleh Presiden Harry Truman pada 1945 dan kemudian ke Mahkamah Agung AS pada 1949.

Ramsey Clark bertugas di Korps Marinir pada 1945-1946, menyandang pangkat kopral, kuliah di University of Texas dan University of Chicago dan kemudian berpraktik hukum di Dallas.

Dia bergabung dengan Departemen Kehakiman di bawah Presiden Demokrat John Kennedy pada 1961 dan menjabat di posisi teratas sampai Presiden Demokrat Lyndon Johnson mencalonkan dia sebagai jaksa agung pada 1967. Ayahnya pensiun dari Mahkamah Agung untuk menghindari munculnya konflik kepentingan.

Pada tahun-tahun setelah bekerja di pemerintah, Clark berkali-kali membuat kejutan lewat berteman dengan beberapa musuh terbuka Amerika Serikat, termasuk Gaddafi, Saddam dan Milosevic.

Clark, dalam menanggapi serangan militer AS 1986 di Libya yang dituduh Washington sebagai terorisme, mengunjungi negara Afrika Utara itu. Saat pecah Perang Teluk 1991, Clark menentang koalisi pimpinan AS dengan mengunjungi Saddam di Baghdad.

Dia kembali ke Irak beberapa kali selama bertahun-tahun untuk mengutuk sanksi PBB yang menghalangi anak-anak Irak mendapat makanan dan obat-obatan. Dia bergabung dengan tim pembela Saddam ketika mantan presiden Irak itu diadili atas kejahatan perang dan bahkan menguliahi hakim tentang bagaimana memutuskan hukuman yang adil.

Dalam kasus Milosevic dan dalam kasus seorang milisi Rwanda yang diwakilinya atas tuduhan kejahatan perang, Clark berpendapat bahwa pengadilan internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah ilegal karena tidak ada ketentuan bagi pendirian itu dalam Piagam PBB.

Sebagai pejabat tinggi Departemen Kehakiman, Clark melibatkan dirinya dalam hak-hak sipil. Di antara banyak tugasnya adalah mensurvei distrik sekolah Selatan yang melakukan penyatuan kembali di bawah perintah pengadilan pada 1963 dan mengawasi kehadiran federal di Universitas Mississippi setelah James Meredith diterima sebagai siswa kulit hitam pertama di sekolah itu.

Clark juga membantu merancang dan mengarahkan pasal-pasal Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-undang Hak Sipil 1968 yang berisi undang-undang perumahan terbuka federal yang pertama.

Ironisnya, mengingat peran aktivisnya di kemudian hari, Clark sebagai jaksa agung mengawasi penuntutan selama Perang Vietnam dari kelompok anti perang yang dikenal sebagai "Boston Five" karena membantu para penentang.

Empat dari lima tokoh itu termasuk dokter anak terkenal Benjamin Spock dan pendeta Yale William Sloane Coffin, dihukum.

Sumber: Reuters