Wali Nanggroe: Penyelesaian keadilan korban konflik Aceh harus diutamakan

Banda Aceh (ANTARA) - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyatakan bahwa penyelesaian keadilan terhadap korban konflik menjadi agenda strategis dalam perdamaian Aceh yang sudah berumur 16 tahun ini. 

"Menyelesaikan permasalahan masa lalu terutama keadilan bagi korban konflik, mengoptimalkan implementasi UU Pemerintah Aceh, menyahuti kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kohesi sosial merupakan agenda strategis kita," kata Malik Mahmud Al Haytar, di Banda Aceh, Minggu.

Pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh melalui sambutannya pada acara peringatan hari damai Aceh atau penandatanganan  MoU Helsinki ke 16 tahun antara Pemerintah RI dan GAM  pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.

Malik Mahmud mengatakan, perdamaian terlaksana karena dukungan penuh masyarakat Aceh, Indonesia hingga internasional yang menginginkan suasana damai tercipta di Aceh.

"16 tahun telah berlalu, kita menghadapi  tantangan yang sangat berat, baik tantangan Internal maupun Dinamika dan kelanjutan diplomasi dengan Pemerintah Pusat," ujarnya. 

Malik Mahmud menyampaikan, persatuan komponen masyarakat Aceh merupakan faktor utama yang dapat menjamin keberlanjutan perdamaian dan mencegahnya tidak berulang konflik baru di masa depan. 

Dalam hal ini, juga dibutuhkan partisipasi semua pihak mulai dari birokrat, ulama, cendekiawan, pengusaha, pemuda, kaum perempuan, kaum tani, kaum nelayan serta komponen masyarakat lainnya dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat.

Malik menuturkan, pergerakan ekonomi Aceh masih bergantung pada sumber APBA semata, semestinya Aceh harus mengelola potensi pertanian, perikanan, peternakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. 

"Sumber-sumber mata pencaharian masyarakat harus kita lindungi dan buka secara luas, agar perekonomian masyarakat Aceh dapat terjaga dan terlindungi," kata mantan Perdana Menteri GAM itu.

Dalam kesempatan ini, Malik menyatakan bahwa tantangan damai Aceh selama 16 tahun ini juga terlihat dari praktek perilaku politik yang korup, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang akhirnya sangat merugikan masyarakat.

Selain itu, kata Malik Mahmud, tantangan damai Aceh lainnya adalah pandemi COVID-19, sehingga masyarakat harus berperang dengan musuh ganas dan tidak terlihat. 

COVID-19 ini telah membunuh, menghancurkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia hingga dunia. Selain dari mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, usaha vaksinasi adalah upaya memperkuat imunitas tubuh menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari virus ini.

Malik juga menyampaikan, problematika ekonomi menjadi komponen utama yang harus segera dicari jalan keluar oleh setiap pemangku kepentingan di Aceh. Jika tidak, ini dapat meruntuhkan kepercayaan diri dan membuat masyarakat terpecah belah, sehingga berpotensi mengganggu perdamaian Aceh. 

"Maka pada momentum damai yang ke 16 tahun ini, kita belajar kembali, kita kuatkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga budaya Aceh yang suka saling menolong, menghormati perbedaan, dan menjadikan mufakat untuk memperoleh solusi dapat kita kuatkan kembali," demikian Malik Mahmud.