Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan pertumbuhan ekonomi di kabupaten itu pada tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020 yakni dari . 0,31 persen menjadi menjadi 2,44 persen tahun 2021.
“Pertumbuhan ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Mawardi Ali dalam pidato tertulis dibacakan Sekda Aceh Besar, Sulaimi di Aceh Besar, Rabu.
Di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Besar tahun 2023, ia menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Besar juga mengalami peningkatan dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Ia menyebutkan tahun 2021, IPM Aceh Besar tercatat 73,58. Pencapaian IPM tersebut sudah melebihi IPM Provinsi Aceh yang tercatat sebesar 72,18.
“Pemkab Aceh Besar tetap berupaya melakukan berbagai inovasi di berbagai sektor pembangunan, terutama di sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Pihaknya menargetkan akselerasi pembangunan pada tahun 2023, khususnya pada sektor infrastruktur pelayanan dasar untuk mengurangi beban masyarakat sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Pihaknya juga menyadari tugas Pemkab Aceh Besar tahun yang akan datang sangat berat dalam upaya menyejahterakan masyarakat, sehingga perlu adanya sinergisitas seluruh pemangku kepentingan lainnya dan partisipasi masyarakat untuk membangun bersama Kabupaten Aceh Besar.
Pemkab Aceh Besar saat ini juga telah memprioritaskan beberapa program pembangunan tahun 2023 di antaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi dampak sosial pandemi COVID-19, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, Reformasi dan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan pelaksanaan Syariat Islam dan keistimewaan Aceh.
Ia melanjutkan, prioritas pembangunan perlu didanai dengan berbagai sumber anggaran, baik dari APBN maupun APBK yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Aceh.
Ia juga mengajak seluruh OPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, sebab kinerja pelayanan masyarakat merupakan standard yang menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati mengatakan Musrenbang RKPK itu diikuti Forkopimda, DPRK, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh perempuan.
"Musrenbang ini mengusung tema peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Aceh Besar ini,” katanya.
